Prabowo Telusuri Pihak yang Gunakan Hasil Sadapan, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Prabowo Subianto tengah menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan yang diduga dilakukan tersangka berinisial Jenderal Polisi LSP dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Penelusuran itu dilakukan untuk memastikan apakah hasil sadapan tersebut berkaitan dengan dugaan konspirasi yang melibatkan kekuatan politik di sekitar tersangka.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi kantor LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia," ujar Syahganda kepada ANTARA.

Syahganda mengungkapkan dirinya dipanggil Prabowo pekan lalu untuk membahas situasi terkini setelah dugaan penyadapan tersebut. Pertemuan di kediaman Presiden itu berlangsung selama dua jam.

Menurut Syahganda, Presiden merasa keselamatan jiwanya kemungkinan terganggu akibat penyadapan. Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa tindakan tersebut mengarah pada makar.

Ia menambahkan, hubungan Presiden dengan kelompok yang dekat dengan LSP turut terganggu. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar perkara hukum biasa karena menyangkut keselamatan Presiden yang juga berkaitan dengan keselamatan negara, mengingat Presiden merupakan simbol negara.

BIN dan BSSN Diminta Bantu Telusuri Hasil Sadapan

Syahganda mengatakan Prabowo telah beberapa kali mengundang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta sejumlah pejabat lain.

Lembaga-lembaga tersebut, menurut dia, tidak harus masuk dalam tim hukum yang dibentuk Polri. Namun, mereka memiliki kemampuan intelijen untuk menelusuri apakah isi percakapan yang disadap berkaitan dengan kekuatan politik yang selama ini ada.

"Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang," tutur Syahganda.

Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11) menetapkan tiga tersangka dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Ketiganya adalah LSP, ASN, dan EHS.

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Pihak Istana menilai tindakan itu mengarah pada makar.

Syahganda Sebut Kehadiran TNI di Jakarta Bukan untuk Hadapi Demonstran

Selain menjelaskan perkembangan penelusuran dugaan penyadapan, Syahganda juga menanggapi mobilisasi personel TNI ke Jakarta. Ia menyebut kehadiran sejumlah personel militer di ibu kota merupakan respons otomatis setelah muncul isu ancaman terhadap keselamatan Presiden Prabowo terkait dugaan penyadapan.

Menurut Syahganda, pengerahan personel TNI tersebut tidak berkaitan dengan rencana aksi demonstrasi yang disebut berlangsung pada 10 November 2026.

"Misalnya, ketika ada isu keselamatan Bapak Presiden karena disadap maka kemudian kan otomatis itu tentara masuk ke Jakarta," kata Syahganda di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan kehadiran personel TNI di Jakarta bukan ditujukan untuk menghadapi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

Syahganda mengatakan Presiden Prabowo tetap memercayakan penanganan aksi demonstrasi kepada kepolisian. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari komitmen Presiden terhadap demokrasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara