Didukung 120 Anggota, Usulan HMP soal Gibran Masuk Paripurna DPR

Harianjogja.com, JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Usulan yang berkaitan dengan polemik ijazah SMA Gibran tersebut telah memperoleh dukungan 120 anggota DPR dari sejumlah fraksi.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan hal itu setelah menerima usulan HMP dari anggota DPR yang mewakili masing-masing fraksi partai. Menurutnya, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme internal DPR sebelum diteruskan ke rapat paripurna terdekat.

"Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," ucapnya.

Saan menjelaskan, jumlah anggota yang mendukung usulan HMP telah melampaui persyaratan minimal. Ketentuan mengharuskan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR, sedangkan usulan yang diterima telah ditandatangani 120 anggota.

Usulan HMP Didukung Delapan Fraksi

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pembahasan akan diteruskan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

"Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus," ujarnya.

Dalam rapat penerimaan usulan HMP, Saan juga menjelaskan dasar pengajuan hak tersebut. Ia menyebut usulan telah diterima berdasarkan Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) tata tertib DPR RI.

"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan pasal 192 ayat (1) tata tertib di DPR RI apabila diperhatikan, apa yang disampaikan oleh para pengusul maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden RI," urai Saan dalam rapat penerimaan usulan HMP.

Adapun jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang mengajukan HMP adalah sebagai berikut:

• PDIP: 14 anggota

• Partai Golkar: 11 anggota

• Partai Gerindra: 11 anggota

• Partai NasDem: 19 anggota

• PKB: 18 anggota

• PKS: 28 anggota

• PAN: 1 anggota

• Partai Demokrat: 18 anggota

Total dukungan dari delapan fraksi tersebut mencapai 120 anggota DPR.

MPR Belum Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum sampai ke MPR.

Menurut Bambang, MPR merupakan lembaga terakhir yang akan menindaklanjuti persoalan tersebut setelah seluruh tahapan konstitusional di DPR selesai dilaksanakan.

"Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada komunikasi formal maupun surat yang disampaikan kepada MPR. Hal itu karena mekanisme pengajuan masih harus melewati tahapan secara berjenjang.

Bambang juga menegaskan pimpinan MPR tidak dapat memberikan pandangan subjektif terhadap dinamika politik yang berkembang. Hal tersebut termasuk rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com