KPK Dalami Temuan ICW soal Kontrak Influencer RANS Rp14,7 Miliar

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian selama periode 2024-2026. Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi serta apakah perkara itu masuk dalam kewenangan KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya akan terlebih dahulu memeriksa substansi temuan ICW sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Menurut Budi, aspek kewenangan juga menjadi pertimbangan KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut. KPK perlu memastikan apakah temuan pengadaan jasa pemengaruh itu termasuk dalam ranah penanganan perkara oleh lembaga antirasuah.

"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," katanya.

KPK Minta Dua Kementerian Evaluasi Pengadaan

Terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer tersebut, Budi mengatakan institusi yang bersangkutan perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu.

KPK menilai evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penilaian hasilnya.

"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan adanya delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian. Rinciannya, lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.

Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Dalam pengadaan itu, kedua kementerian mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.

ICW Soroti Penunjukan Satu Penyedia Jasa

Berdasarkan temuan ICW, bentuk kerja sama pengadaan tersebut mencakup penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment.

Kerja sama itu juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah acara kementerian.

ICW menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah kepada satu penyedia jasa sehingga berpotensi menutup kesempatan bagi penyedia jasa lainnya untuk mengikuti persaingan.

Organisasi pemantau korupsi tersebut juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena RA merupakan pejabat publik.

RANS Beri Penjelasan soal Nilai Kontrak Rp14,7 Miliar

Menanggapi temuan tersebut, PT Rans Entertainmen Indonesia menyampaikan penjelasan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.

Perusahaan menyatakan seluruh kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah dilakukan secara profesional. Mekanisme kerja sama tersebut, menurut RANS, antara lain melalui Inaproc.id atau ecatalogue.com yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

RANS juga menyatakan selalu mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait dalam setiap proses pengadaan. Hal itu disebut sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang baik serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.

Mengenai nilai pengadaan sekitar Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan angka tersebut mengacu pada commercial rate card yang umum digunakan untuk klien RANS.

Perusahaan menegaskan nilai tersebut bukan hanya mencakup biaya publikasi di media sosial. Komponen di dalamnya juga meliputi produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Terakhir, RANS menyatakan memahami perhatian publik mengenai kemungkinan potensi konflik kepentingan antara RA yang merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara