Trump Minta Negara Teluk hingga Israel Ganti Biaya Perang Lawan Iran

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuntut negara-negara Teluk hingga Israel mengganti seluruh biaya perang melawan Iran. Trump menyatakan negara-negara yang selama ini memperoleh perlindungan militer Washington harus menanggung pengeluaran AS selama konflik berlangsung.

Melansir Al Jazeera, Rabu (11/11/2026), Trump bahkan memastikan pemerintah AS akan meminta penggantian biaya tersebut secara penuh. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan koresponden CBS News Ross Douthat yang ditayangkan pada Minggu (8/11/2026).

"Kami akan mendapatkan kembali seluruh uang itu. Mereka akan melakukannya, 100%. Karena tanpa kami, mereka tidak akan ada," kata Trump.

Untuk pertama kalinya, Trump secara terbuka turut menyebut Israel sebagai negara yang harus memberikan kompensasi. Ia mengklaim keberadaan Israel tidak akan bertahan tanpa intervensi militer AS dalam perang melawan Iran.

"Kami telah melumpuhkan persenjataan nuklir mereka. Jika saya tidak melakukan itu, Israel mungkin sudah tidak ada sekarang. Israel akan musnah," ujarnya.

Arab Saudi hingga Kuwait Disebut Harus Membayar

Sebelum menyebut Israel, Trump telah mengisyaratkan tuntutan serupa kepada negara-negara Teluk yang selama ini menikmati perlindungan militer AS di sekitar Selat Hormuz. Dalam pernyataannya pada Juli lalu, ia menyebut Washington telah mengeluarkan biaya besar untuk melindungi kawasan yang sangat kaya tersebut.

Trump secara khusus menyebut Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, dan Kuwait sebagai negara yang seharusnya membayar biaya perlindungan militer AS.

Namun, tuntutan tersebut berpotensi memicu ketegangan dengan negara-negara Teluk. Pasalnya, negara-negara itu mengaku tidak memperoleh pemberitahuan mengenai rencana serangan AS terhadap Iran dan justru menjadi sasaran serangan balasan Teheran selama konflik berlangsung.

Negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) sebelumnya juga mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Biaya Perang Iran Bebani Anggaran Washington

Tuntutan kompensasi Trump muncul ketika pengeluaran militer AS untuk perang Iran telah membebani anggaran Washington. Militer AS memperkirakan biaya konflik mencapai US$47,1 miliar hingga pertengahan Oktober.

Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena belum mencakup seluruh biaya perbaikan kerusakan pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, Congressional Budget Office pada September lalu memperkirakan konflik tersebut menambah beban anggaran sekitar US$2 miliar hingga US$3 miliar setiap bulan selama perang berlanjut.

Di tengah besarnya pengeluaran tersebut, Trump dan Partai Republik juga mengalami kekalahan dalam pemilihan paruh waktu atau midterm election. Trump sebelumnya mengakui ketidakpuasan publik terhadap perang Iran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil pemilu.

Trump kemudian menyatakan perang secara militer telah efektif berakhir. Meski demikian, ia tetap mempertahankan keputusannya memulai konflik sebagai langkah yang tepat.

Tuntutan Kompensasi Dinilai sebagai Sinyal Politik

Associate Fellow Chatham House untuk Program Timur Tengah dan Afrika Utara, Neil Quilliam, menilai pernyataan Trump mengenai kompensasi lebih tepat dipahami sebagai sinyal politik daripada usulan kebijakan yang benar-benar akan dijalankan.

Pandangan serupa disampaikan Asisten Profesor Sejarah Kuwait University sekaligus Associate Fellow Chatham House, Bader al-Saif. Menurutnya, negara-negara Teluk kemungkinan tidak akan menganggap pernyataan Trump sebagai tuntutan formal yang harus segera dipenuhi.

"Saya pikir apa yang disampaikan Trump melalui saluran televisi Amerika ditujukan untuk konsumsi domestik. Saya kira sebagian besar negara Teluk akan memandangnya dengan cara demikian," katanya.

Al-Saif juga menilai bentuk kompensasi yang diminta Trump berpotensi tidak terbatas pada pembayaran tunai secara langsung. Negara-negara Teluk dapat menghadapi tekanan untuk meningkatkan investasi, membeli persenjataan, hingga memperluas kerja sama komersial dengan perusahaan-perusahaan AS.

Menurutnya, Trump berpeluang menggunakan berbagai kesepakatan investasi dan perdagangan yang telah disepakati sebelumnya sebagai dasar untuk mendefinisikan kembali bentuk pembayaran tersebut.

"Masih banyak kesepakatan yang bisa dia gunakan kembali untuk mengajukan klaim. Ada banyak komitmen investasi dari negara-negara Teluk di AS," katanya.

Asisten Profesor Politik Timur Tengah University of Amsterdam, Farid Boussaid, juga memperkirakan Washington akan lebih memilih kompensasi tidak langsung melalui investasi komersial dan pembelian persenjataan AS.

Ia menilai pemerintah AS berpotensi meminta negara-negara Teluk menambah investasi di AS. Permintaan itu termasuk pembelian sistem persenjataan yang nilainya berada di luar komitmen pengadaan sebelumnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com