110 Anggota Fraksi PDIP Setuju Gulirkan HMP untuk Gibran
110 anggota Fraksi PDIP sepakat menggulirkan HMP terkait persoalan ijazah Wapres Gibran. Istana menyatakan menghormati proses di DPR.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian tersebut disebut berlangsung setelah Prabowo kembali dari kunjungan kerja ke Aceh.
Konfirmasi Budi Arie disampaikan melalui pesan singkat kepada wartawan pada Rabu (11/11/2026). Ia membenarkan informasi tersebut ketika ditanya mengenai kabar Gibran kembali menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden.
“Betul,” jawab Budi Arie ketika dikonfirmasi mengenai informasi tersebut melalui pesan teks.
Budi Arie juga membenarkan bahwa penyampaian niat mundur itu dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Prabowo tiba dari Aceh.
Saat wartawan menanyakan apakah Gibran kembali menyampaikan niat pengunduran diri setelah Presiden tiba dari kunjungan kerja tersebut, Budi Arie kembali memberikan jawaban singkat.
“Betul,” jawab Budi Arie.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo, pembicaraan mengenai niat mundur itu terjadi di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menjelaskan Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di tengah kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR terhadap Wakil Presiden tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna.
Rapat paripurna itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11). Saan menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan.
Sebanyak 120 anggota DPR telah mengusulkan penggunaan HMP sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran. Usulan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Dukungan terhadap usulan HMP berasal dari sejumlah fraksi di DPR. Berikut rinciannya:
Fraksi PDIP: 14 anggota.
Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
Fraksi PKB: 18 anggota.
Fraksi PKS: 28 anggota.
Fraksi PAN: 1 anggota.
Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Dengan demikian, total terdapat 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut dijadwalkan diteruskan melalui rapat paripurna pada Kamis (12/11).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
110 anggota Fraksi PDIP sepakat menggulirkan HMP terkait persoalan ijazah Wapres Gibran. Istana menyatakan menghormati proses di DPR.
Mentan Amran menyebut stok beras nasional mencapai 4,5 juta ton menjelang Nataru 2027. Pemerintah juga mengungkap 13 tersangka mafia beras.
Trump menuntut negara-negara Teluk hingga Israel mengganti biaya perang Iran yang diperkirakan mencapai US$47,1 miliar.
Kia resmi meluncurkan Carens EV di Indonesia dengan harga mulai Rp379 juta. Simak spesifikasi baterai, jarak tempuh, dan pilihan variannya.
Pemuda 19 tahun asal Kulonprogo diamankan di area parkir UNY setelah diduga membuka dasbor dan jok sepeda motor.
Realisasi pajak Sleman mencapai Rp1,084 triliun per 10 November 2026. Pajak hotel terealisasi 88,95% dan restoran mencapai 92,22%.