Syahganda Bantah Prabowo Sarankan Gibran Fight di PTUN

Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus memperjuangkan polemik ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Syahganda, pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai tidak adanya ruang hukum lanjutan justru merupakan penjelasan yang tepat.

Pernyataan Syahganda tersebut merespons ucapan Gibran yang sebelumnya menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya tetap fight di PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Gibran disebut menyampaikan bahwa saran itu diberikan Presiden dalam pertemuan keduanya pada Selasa (10/11/2026).

Syahganda menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penjelasan hukum yang telah disampaikan Yusril. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran yang menurut Yusril telah bersifat final.

"Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian, Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran, tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk fight. Jadi, itu yang benar," kata Syahganda di Jakarta, Rabu.

Syahganda juga mengungkapkan dirinya telah menghadap Presiden Prabowo di kediaman resminya. Dalam pertemuan yang disebut berlangsung selama dua jam tersebut, ia menyampaikan penegasan mengenai pandangan hukum Yusril terkait polemik ijazah Wakil Presiden.

Menurut Syahganda, penjelasan Yusril mengenai tidak adanya lagi ruang untuk menempuh upaya hukum melalui PTUN merupakan pandangan yang tepat. Ia menyebut pertemuannya dengan Presiden menjadi salah satu konteks yang mendasari penegasan tersebut.

"Itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi, saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya," kata Syahganda.

Polemik ijazah Gibran mencuat kembali setelah Wakil Presiden menyampaikan keinginan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan. Dalam keterangannya sebelumnya, Gibran menyebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran terkait persoalan yang tengah dihadapinya, termasuk upaya melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Namun, Yusril memiliki pandangan berbeda mengenai kemungkinan langkah hukum tersebut. Ia menyatakan putusan MA dan MK terkait perkara yang sama telah memiliki kekuatan hukum final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan untuk mempersoalkan objek sengketa yang sama.

Dalam kesempatan terpisah, Yusril menjelaskan bahwa putusan pengadilan tertinggi tersebut telah menutup celah pengajuan upaya hukum lebih lanjut. Ia juga menyoroti pertimbangan hukum dalam putusan MA yang menurutnya menyebut adanya pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi.

"Putusan MA perlu dibaca dengan cermat dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan, ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/11).

Penjelasan Yusril tersebut menjadi dasar bagi Syahganda untuk menegaskan bahwa pandangan hukum pemerintah mengenai persoalan ijazah Gibran telah disampaikan. Ia membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo mendorong Wakil Presiden untuk kembali menempuh proses hukum melalui PTUN.

Di tengah polemik tersebut, Syahganda memastikan pemerintah tetap solid dan kabinet terus bekerja menjalankan agenda pemerintahan. Menurut dia, persoalan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum sesuai konstitusi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas nasional.

Ia menegaskan dinamika mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari pekerjaan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, menurut Syahganda, tetap perlu menjaga fokus pada pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara