110 Anggota Fraksi PDIP Setuju Gulirkan HMP untuk Gibran

Harianjogja.com, JAKARTA— Fraksi PDIP DPR RI menyepakati langkah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kesepakatan tersebut diperoleh setelah seluruh 110 anggota Fraksi PDIP menyatakan persetujuan dalam rapat internal di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama anggota fraksi. Seluruh anggota yang mengikuti rapat menyepakati penggunaan hak konstitusional DPR tersebut untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden.

Menurut Utut, kesepakatan itu mencerminkan sikap bersama fraksi. Ia menyebut 110 anggota Fraksi PDIP DPR RI telah menyetujui rencana pengajuan HMP.

"Karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," kata Utut usai rapat.

Utut menjelaskan pengajuan HMP oleh Fraksi PDIP memiliki landasan konstitusional. Pihaknya merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.

Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar yang digunakan fraksi dalam menyampaikan sikap terkait persoalan Gibran. Utut menyampaikan bahwa keputusan yang telah disepakati dalam rapat internal itu selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan DPR.

Langkah tersebut diperlukan agar kesepakatan Fraksi PDIP dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan di parlemen. Utut mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil rapat fraksi kepada pimpinan DPR untuk proses berikutnya.

Di tengah keputusan politik tersebut, Utut juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antarsesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, perbedaan sikap maupun penggunaan hak konstitusional tetap perlu ditempatkan dalam suasana yang damai.

Ia mengatakan upaya menjaga persaudaraan harus tetap menjadi perhatian semua pihak ketika proses politik berlangsung. Karena itu, kesepakatan fraksi untuk mengajukan HMP tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan prinsip menjaga kedamaian.

"Pada prinsipnya, kita semua harus menjaga upaya berbangsa, bernegara, dan bersaudara. Kita tetap menjalankannya dengan damai," ujar Utut.

Utut juga menegaskan bahwa penggunaan hak setiap orang tidak semestinya dihalangi. Ia menyampaikan sikap tersebut ketika menjelaskan keputusan fraksi yang berkaitan dengan hak perseorangan.

"Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," kata dia.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Sikap Istana tersebut berkaitan dengan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11). Ia menegaskan bahwa dinamika yang berkembang di parlemen merupakan bagian dari proses politik yang perlu dihormati.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai hak yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Hak tersebut juga melekat pada setiap anggota DPR.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.

Pernyataan Mensesneg tersebut menunjukkan sikap pemerintah dalam menyikapi proses politik yang berlangsung di parlemen. Istana menyatakan menghormati hak DPR maupun anggota dewan, termasuk proses penggunaan HMP yang berkaitan dengan persoalan Wakil Presiden Gibran.

Dengan demikian, terdapat dua pernyataan dari pihak berbeda mengenai perkembangan HMP. Fraksi PDIP menyampaikan kesepakatan 110 anggotanya untuk meneruskan pengajuan hak tersebut kepada pimpinan DPR, sedangkan Istana menyatakan menghormati proses politik dan hak konstitusional yang dimiliki lembaga legislatif beserta anggotanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara