Kasus Korupsi ATR BPN: KPK Periksa Ketum GRIB Jaya Hercules soal Uang Rp800 Juta

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM atau Hercules Rosario Marshal sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (11/11/2026).

Pemeriksaan tersebut salah satunya untuk mendalami asal-usul uang Rp800 juta yang sebelumnya dikembalikan HRM melalui kuasa hukumnya pada 15 Oktober 2026. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara korupsi pengurusan tanah yang tengah disidik KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan HRM. Menurut dia, yang bersangkutan telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai pihak swasta.

“Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan keterangan HRM diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap perkara tersebut secara terang benderang. Terlebih, HRM sebelumnya telah menyerahkan uang Rp800 juta yang kemudian disita oleh penyidik.

“Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” katanya.

HRM Sebut Akan Jelaskan Asal-usul Uang

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, HRM menyatakan akan memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai persoalan tanah Summarecon. Ia mengatakan pemeriksaan kali ini berkaitan dengan asal-usul uang yang telah diserahkan.

“Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” kata HRM.

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pertanahan

Selain HRM, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat pertanahan dalam penyidikan perkara yang sama. Pada Selasa (10/11/2026), penyidik memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan seorang kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai saksi.

Mereka terdiri atas RS selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.

Saksi lainnya adalah NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, serta MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember.

KPK juga memanggil BK, mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

Berawal dari OTT Kasus Pengurusan HGB Summarecon

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang merupakan pihak swasta atau perantara Summarecon.

Empat tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF. KPK menduga keempat orang tersebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN NW.

Rangkaian Penggeledahan KPK

Penyidikan perkara ini juga diikuti serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.

Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Pada 21 September 2026, KPK kembali menggeledah kantor Summarecon yang berada di Kabupaten Bogor.

Dua hari berselang, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Selanjutnya, pada 24 September 2026, penggeledahan dilakukan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.

Rangkaian penggeledahan berlanjut pada 29 September 2026 di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara