Pencatatan Hak Cipta Gratis, Kreator Diminta Pahami Nilai Karyanya

Harianjogja.com, JAKARTA—Kebijakan tarif Rp0 untuk pelayanan pencatatan hak cipta dinilai dapat membuka akses lebih luas bagi kreator untuk melindungi karya mereka. Namun, kemudahan pencatatan tersebut perlu diikuti peningkatan literasi kekayaan intelektual agar seniman memahami kepemilikan sekaligus nilai ekonomi dari karya yang dihasilkan.

Konsultan bisnis musik Aldo Sianturi menilai kebijakan tersebut tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pembebasan biaya administrasi. Lebih dari itu, tarif nol rupiah perlu menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama para kreator, mengenai pentingnya tata kelola dan pelindungan karya.

"Kebijakan tarif Rp0 harus dipandang sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran bahwa setiap karya memiliki nilai yang perlu dikelola dan dilindungi secara serius," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut pendiri Kelas Bisnis Musik tersebut, tujuan utama kebijakan pencatatan hak cipta gratis semestinya tidak berhenti pada kemudahan administrasi. Upaya ini juga perlu diarahkan untuk memperkuat pelindungan hak cipta sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya bagi penciptanya.

Pencatatan Hak Cipta Bukan Syarat Lahirnya Hak

Aldo menjelaskan pencatatan hak cipta merupakan bagian dari administrasi dan dokumentasi kepemilikan suatu karya. Dokumen pencatatan tersebut dapat menjadi salah satu bukti yang relevan apabila muncul sengketa mengenai siapa pemilik sebuah karya.

Meski demikian, pencatatan tidak menjadi syarat lahirnya hak cipta. Dokumen tersebut juga tidak otomatis menjamin seseorang memenangkan perkara apabila terjadi sengketa kepemilikan karya.

"Kita juga harus meluruskan satu hal, berdasarkan prinsip hukum hak cipta Indonesia, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata," kata pendiri Kelas Bisnis Musik itu.

Karena itu, Aldo memandang penerapan tarif Rp0 sebagai langkah positif untuk memperluas pelindungan hak cipta. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan hak cipta di Indonesia jauh lebih luas daripada sekadar kemudahan mengurus pencatatan.

"Jadi, persoalannya bukan hanya bagaimana mempermudah pendaftaran, tetapi juga bagaimana memastikan kreator memahami apa yang mereka miliki dan bagaimana hak itu dikelola," katanya.

 Literasi Kekayaan Intelektual Kreator Masih Perlu Diperkuat

Aldo menyebut masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia. Di antaranya rendahnya literasi mengenai kekayaan intelektual, lemahnya administrasi kepemilikan karya, serta belum optimalnya pemahaman tentang nilai karya seni sebagai aset ekonomi.

Menurut dia, karya musik tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga berpotensi menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Pemanfaatannya dapat berlangsung melalui berbagai saluran komersial.

"Kita harus memahami bahwa sebuah lagu memiliki nilai ekonomi yang dapat terus menghasilkan pendapatan melalui berbagai kanal, mulai dari pertunjukan, streaming digital, penggunaan komersial, sinkronisasi dengan film dan iklan, hingga eksploitasi hak penerbitan musik," ia menjelaskan.

Oleh sebab itu, pemahaman mengenai kepemilikan karya musik perlu ditingkatkan. Kreator juga perlu mengetahui pembagian hak antara pencipta dan pihak lain, termasuk mekanisme pencatatan metadata serta administrasi karya secara benar.

Satu Rekaman Musik Memiliki Jenis Hak Berbeda

Aldo mencontohkan sebuah rekaman musik setidaknya mencakup dua jenis hak, yakni hak atas komposisi lagu dan hak atas rekaman suara atau master.

Dalam proses produksinya, pencipta lagu, penulis lirik, komposer, penyanyi, produser rekaman, hingga label dapat mempunyai peran dan hak yang berbeda. Perbedaan kepemilikan tersebut membuat dokumentasi sejak awal menjadi hal penting.

Dengan administrasi yang jelas, kepemilikan dan pembagian hak atas karya dapat didokumentasikan secara lebih tertib. Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan nilai ekonomi karya musik ketika dimanfaatkan melalui berbagai kanal.

Aldo menambahkan pendampingan bagi musisi independen masih perlu ditingkatkan. Dukungan untuk membangun kesadaran seniman agar mendokumentasikan setiap proses penciptaan juga menjadi bagian yang perlu diperkuat.

Tarif Rp0 Berlaku untuk 19 Jenis Hak Cipta

Sementara itu, pemerintah memperluas penerapan tarif nol rupiah dalam pelayanan pencatatan hak cipta. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pelindungan kekayaan intelektual.

Tarif Rp0 diberlakukan untuk pencatatan 19 jenis hak cipta. Jenis karya yang termasuk dalam kebijakan tersebut antara lain karya seni rupa, buku, foto, film, dan program komputer.

Penerapan tarif gratis ini diharapkan mendorong perbaikan dokumentasi kepemilikan karya kreatif. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan nilai karya sebagai aset ekonomi, mengoptimalkan pelindungan dan komersialisasi karya, serta memperkuat daya saing industri kreatif nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara