Jadwal KRL Solo-Jogja 31 Oktober 2026, Cek 12 Keberangkatan
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 31 Oktober 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jadwal lengkap setiap stasiun.
Ilustrasi Ibadah Haji - StockCake
Harianjogja.com, MEKKAH—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyerap masukan jemaah umrah asal Indonesia sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah. Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, berdialog langsung dengan puluhan jemaah asal Jawa Timur di Kantor Daerah Kerja (Daker) Mekkah, kawasan Syisyah, Sabtu (7/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 07.30 Waktu Arab Saudi (WAS) tersebut menjadi kesempatan bagi jemaah untuk menyampaikan masukan secara langsung kepada pemerintah. Gus Irfan menyambut kedatangan para jemaah sebelum mengajak mereka berdialog di dalam kantor Daker Mekkah.
Gus Irfan mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan jemaah akan menjadi bahan evaluasi Kemenhaj untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan.
“Ini silaturahmi yang istimewa dan sekaligus berharga. Terima kasih atas kunjungannya dan berbagai masukan yang diberikan untuk perbaikan layanan haji dan umrah ke depan,” ujar Gus Irfan dalam keterangannya seperti dilansir RRI.co.id, Minggu (8/11/2026).
Gus Irfan menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, salah satunya melalui seleksi petugas yang mengutamakan profesionalitas dan integritas.
Menurutnya, profesionalitas petugas menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Petugas harus mampu memberikan pelayanan optimal kepada seluruh jemaah tanpa membedakan latar belakang.
Ia menjelaskan, jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai sekitar 221.000 orang membutuhkan dukungan petugas yang kompeten dan berpengalaman. Terlebih, penyelenggaraan haji menghadapi dinamika serta tantangan yang terus berkembang setiap tahun.
Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan haji mendatang berkaitan dengan layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Ketiga layanan tersebut sepenuhnya akan ditangani syarikah Arab Saudi.
Kondisi ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, ketika pemerintah Indonesia masih memiliki kewenangan dalam memilih penyedia layanan. Perubahan kebijakan tersebut membuat pengawasan dan koordinasi menjadi perhatian penting.
“Dengan perubahan kebijakan ini, tentu kita melakukan kontrol yang ketat dan kuat supaya tidak terkendala. Harapannya, jika menjumpai problem layanan, akan segera tertangani dengan baik,” ungkapnya.
Selain perubahan kebijakan, pergantian jemaah dan petugas setiap tahun juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, koordinasi dan kesiapan seluruh pihak diperlukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan sesuai ketentuan.
Gus Irfan menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) untuk menghadapi perubahan sistem pelayanan. Pedoman tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kesalahan koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat.
Gus Irfan optimistis sikap adaptif dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan haji. Keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 diharapkan menjadi modal bagi Kemenhaj RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji 2027.
Dalam pertemuan tersebut, para jemaah umrah asal Jawa Timur juga menyampaikan harapan agar penyelenggaraan ibadah haji 2027 berlangsung lancar dengan kualitas pelayanan yang semakin baik.
Mereka turut mendoakan agar Indonesia semakin kuat dan aman, serta masyarakat dapat hidup sejahtera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 31 Oktober 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jadwal lengkap setiap stasiun.
Menaker Yassierli menyebut ekonomi sirkuler berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan kerja dan menambah PDB Rp638 triliun hingga 2030.
GAC Indonesia membuka pemesanan AION i60 dengan biaya Rp99.000. SUV listrik ini diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 602 km.
DPRD Bantul mendorong pembagian penerimaan pajak perusahaan pusat dan daerah lebih proporsional untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
DPRD Sleman meminta pembangunan sport center memperhatikan standar teknis cabang olahraga, kebutuhan atlet, dan kenyamanan masyarakat.
Kemnaker menyebut BSU 2026 sebagai stimulus untuk menjaga daya beli pekerja. Simak syarat penerima dan besaran bantuan Rp900.000.