BNPB Catat Masih Ada 2.733 Titik Hotspot, Papua Selatan Jadi Sorotan

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.733 titik panas atau hotspot di Indonesia hingga 7 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 928 titik firespot teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran, dengan estimasi 1.430 hektare lahan masih belum padam.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan Berton, mengatakan ribuan titik tersebut masih memerlukan penanganan petugas.

"Hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, masih terdeteksi 2.733 titik hotspot, dengan 928 titik firespot teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.430 hektare masih belum padam dan memerlukan penanganan," kata Berton dalam keterangan pers kepada wartawan seperti dilansir RRI.co.id, Minggu (8/11/2026).

Meski demikian, kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perkembangan dibandingkan pemantauan pada 5 November 2026. Saat itu, BNPB masih mencatat 4.737 titik hotspot, 1.962 titik firespot, serta sekitar 5.191 hektare lahan yang belum padam.

Papua Selatan dan Kalimantan Tengah Jadi Perhatian

Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius dalam penanganan karhutla. BNPB mencatat terdapat 396 titik hotspot di wilayah tersebut, dengan estimasi luas lahan yang belum padam mencapai 362 hektare.

Selain Papua Selatan, Kalimantan Tengah juga masih menghadapi kebakaran lahan. Berdasarkan data BNPB, terdapat sekitar 382 hektare lahan yang belum padam di wilayah tersebut.

Jumlah titik panas di Kalimantan Tengah mencapai 364 titik hotspot, sedangkan titik firespot yang teridentifikasi sebanyak 241 titik.

Berton menambahkan, sejumlah daerah lain juga masih menjadi perhatian petugas dalam upaya penanganan karhutla. Wilayah tersebut meliputi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.

BNPB Antisipasi Banjir dan Longsor saat Musim Hujan

Di tengah penanganan karhutla, BNPB mulai mengantisipasi perubahan ancaman bencana seiring mendekatnya musim hujan pada akhir tahun. Kesiapsiagaan tidak lagi hanya berfokus pada kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga potensi banjir serta tanah longsor.

Berton mengatakan kawasan yang sebelumnya mengalami kebakaran perlu mendapat perhatian ketika hujan mulai turun. Terlebih, wilayah dengan kerentanan hidrologis berpotensi menghadapi ancaman bencana yang berbeda.

"Antisipasi musim hujan mulai mengantisipasi potensi banjir dan longsor. Terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami kebakaran dan memiliki kerentanan hidrologis," ujar Berton.

Peralihan ancaman tersebut menjadi perhatian BNPB karena kawasan bekas kebakaran juga perlu diwaspadai saat memasuki musim hujan. Karena itu, langkah antisipasi terhadap banjir dan longsor perlu diperkuat, terutama di daerah yang memiliki kerentanan hidrologis.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.