BNPB Terbitkan 8 Langkah Hadapi Musim Hujan 2026/2027

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah daerah di seluruh Indonesia diminta menyiapkan delapan langkah antisipasi untuk menghadapi musim hujan 2026/2027. Instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi.

Kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini agar pemerintah daerah dapat merespons potensi bencana dengan cepat. Upaya tersebut juga diharapkan mampu melindungi masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026. Surat edaran itu ditandatangani Kepala BNPB Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026.

"Langkah antisipasi ini diambil berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027, yang berpotensi memicu bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi," kata dia.

Kebijakan tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. BNPB menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah untuk menyelamatkan jiwa, menekan kerugian harta benda, serta memastikan koordinasi penanganan darurat berjalan terpadu.

Delapan Langkah Kesiapsiagaan BNPB

Delapan langkah yang diminta BNPB mencakup persiapan wilayah, personel, sistem informasi, koordinasi, hingga mitigasi langsung di lapangan. Berikut rinciannya:

1. Memetakan wilayah rawan bencana. Pemerintah daerah diminta menggunakan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, portal InaRISK, dan Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sebagai dasar menentukan prioritas penanganan.

2. Memastikan kesiapan personel dan logistik. Kesiapan petugas, peralatan, serta kebutuhan logistik penanganan darurat perlu diperiksa melalui apel kesiapsiagaan. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) apabila status keadaan darurat bencana telah ditetapkan.

3. Memperkuat pemantauan informasi cuaca. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap informasi dan laporan berkala dari BMKG agar potensi ancaman dapat diketahui lebih awal.

4. Memastikan sistem peringatan dini berfungsi. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat harus dipastikan berjalan baik sehingga warga memiliki waktu untuk melakukan langkah penyelamatan.

5. Memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanggulangan bencana perlu melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media melalui pendekatan pentahelix.

6. Menyiagakan posko penanganan darurat. Posko harus disiapkan untuk beroperasi selama 24 jam guna mendukung koordinasi dan respons apabila terjadi bencana.

7. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat edukasi berbasis komunitas, termasuk mengenai evakuasi mandiri dan perlindungan kelompok rentan.

8. Melaksanakan mitigasi fisik dan pelaporan berkala. Upaya di lapangan mencakup pembersihan saluran air dan normalisasi sungai. Kepala daerah melalui BPBD juga diminta menyampaikan perkembangan situasi secara berkala kepada BNPB.

Berton mengatakan kesiapan tersebut diperlukan agar penanganan bencana tidak hanya bergantung pada respons setelah kejadian. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi ancaman berdasarkan informasi cuaca dan peta kerawanan wilayah.

BMKG Prediksi Musim Hujan Berlangsung Bertahap

BMKG sebelumnya memperkirakan awal musim hujan di Indonesia berlangsung secara bertahap. Sebanyak 185 Zona Musim (ZOM), atau 24,66% luas daratan Indonesia, diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2026.

Jumlah wilayah yang memasuki musim hujan diperkirakan bertambah pada Desember 2026, yakni 266 ZOM atau 17,31% luas daratan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kedatangan musim hujan yang terlambat tidak serta-merta membuat curah hujan berada di bawah normal. Akumulasi curah hujan di 510 ZOM atau 69,76% luas daratan Indonesia diprediksi berada pada kategori normal.

Sementara itu, puncak musim hujan diperkirakan terjadi secara bergelombang. Pada Desember 2026, puncak musim hujan diprediksi terjadi di 155 ZOM atau 36,94% daratan Indonesia.

Selanjutnya, sebanyak 162 ZOM atau 25,68% daratan diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Januari 2027. Pada Februari 2027, puncaknya diprediksi terjadi di 190 ZOM atau 16,79% daratan.

BMKG juga memperkirakan durasi musim hujan di 482 ZOM atau 51,90% luas daratan Indonesia akan lebih pendek dibandingkan kondisi normal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara