Prabowo Tambah Anggaran Bencana Rp60 Triliun, Ini Rinciannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menambah anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun untuk menghadapi dampak bencana di Sumatra serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Tambahan belanja tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan anggaran negara hingga akhir 2026 di tengah tekanan kenaikan harga energi dunia.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan tambahan anggaran penanganan bencana tersebut telah terserap untuk membiayai berbagai kebutuhan penanggulangan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.

"Bencana alam sampai dengan saat ini dari sejak bencana alam di Sumatra bagian utara lalu ke beberapa tempat lain termasuk karhutla yang kami harus tangani saat ini paling tidak sudah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun sendiri," ungkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.

Belanja Negara Diperkirakan Bertambah Rp300 Triliun
Tambahan anggaran bencana bukan satu-satunya faktor yang mendorong kenaikan belanja pemerintah. Suahasil menjelaskan, lonjakan harga energi dunia akibat perang turut meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memperkirakan keseluruhan belanja negara meningkat sekitar Rp300 triliun dibandingkan target awal APBN 2026 sebesar Rp3.843 triliun.

"Kemudian keseluruhan belanjanya naik kira-kira Rp300 triliun. Ini yang harus kami setel di dalam mengelola APBN tersebut," jelasnya.

Dengan adanya tambahan kebutuhan belanja tersebut, pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin melebar.

Suahasil menyebut pemerintah telah menyiapkan dua langkah utama, yakni meningkatkan target penerimaan negara serta melakukan realokasi dan refocusing anggaran.

Target Penerimaan Negara Naik Rp54 Triliun
Langkah pertama yang ditempuh pemerintah adalah menaikkan target penerimaan negara sekitar Rp54 triliun.

Dari target awal Rp3.154 triliun, penerimaan negara diproyeksikan meningkat menjadi Rp3.208 triliun hingga akhir 2026.

Langkah kedua dilakukan melalui realokasi dan refocusing belanja pemerintah. Suahasil mengungkapkan total anggaran yang telah digeser ke berbagai pos lain mencapai Rp200 triliun dari keseluruhan anggaran belanja Rp3.843 triliun.

Melalui kedua langkah tersebut, kenaikan bersih belanja negara hingga akhir tahun diperkirakan hanya hampir Rp100 triliun.

Dengan demikian, outlook belanja negara meningkat menjadi Rp3.942 triliun sebagaimana tercantum dalam Laporan Semester I/2026.

Defisit APBN 2026 Diproyeksikan Rp734,3 Triliun
Sebagai gambaran, pemerintah sebelumnya menetapkan target belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.843 triliun. Sementara itu, target penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp3.154 triliun.

Perhitungan tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan.

Namun, perkembangan kondisi sepanjang tahun, termasuk bencana alam dan kenaikan harga energi, membuat pemerintah memperkirakan kebutuhan belanja meningkat.

Dalam proyeksi terbaru, defisit APBN 2026 diperkirakan bertambah Rp45,2 triliun menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB.

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan proyeksi kenaikan belanja dan penerimaan tersebut pada pertengahan tahun melalui Laporan Semester I/2026.

Penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan penanganan bencana, termasuk bencana di Sumatra dan karhutla, sekaligus menjaga belanja subsidi serta kompensasi energi di tengah kenaikan harga energi dunia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com