IPO Ungkap Alasan Hasil Survei Kinerja Bahlil Beda dengan Celios

Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia Political Opinion (IPO) menjelaskan perbedaan hasil penilaian kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan kajian Center of Economic and Law Studies (Celios). Berdasarkan survei IPO, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bahlil mencapai 31,1%, bahkan menjadi yang tertinggi di antara menteri yang membidangi sektor ekonomi.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan hasil pengukuran lembaganya menunjukkan persepsi publik terhadap kinerja Bahlil masih berada dalam kondisi baik. Popularitas Bahlil yang relatif tinggi di tengah masyarakat dinilai turut mendukung capaian tersebut.

"Bahkan, Bahlil tercatat memperoleh tingkat kepuasan tertinggi di antara para menteri yang membidangi sektor ekonomi," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Menurut Dedi, hasil survei tersebut menunjukkan keberadaan dan kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM mendapatkan perhatian sekaligus apresiasi dari masyarakat.

"Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan dan kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM mendapatkan perhatian serta apresiasi tersendiri dari publik," katanya.

IPO Sebut Perbedaan Metodologi Memengaruhi Hasil Penilaian
Dedi menjelaskan perbedaan hasil antara IPO dan Celios sangat mungkin berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan masing-masing lembaga.

IPO menerapkan metode pengambilan sampel secara acak dan proporsional untuk memperoleh gambaran opini publik yang lebih representatif. Sementara itu, Celios menggunakan pendekatan sampling purposif, yakni memilih responden berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan peneliti.

Perbedaan teknik pengambilan sampel tersebut memungkinkan kedua lembaga menghasilkan gambaran persepsi yang tidak sama. Karakteristik responden serta cakupan kelompok yang dilibatkan dalam penelitian juga dapat memengaruhi hasil akhir penilaian.

Karena itu, Dedi mengingatkan agar perbedaan hasil penelitian tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kinerja seorang pejabat publik sepenuhnya buruk.

Menurutnya, publik perlu melihat hasil survei dan kajian secara proporsional dengan memperhatikan metode, karakteristik responden, serta indikator penilaian yang digunakan.

Dedi Soroti Keterlibatan Kabinet Bayangan dalam Kajian Celios
Selain metodologi, Dedi turut menyoroti keterlibatan kelompok "Kabinet Bayangan" dalam kajian Celios. Menurutnya, latar belakang dan orientasi kelompok yang terlibat perlu menjadi salah satu pertimbangan ketika masyarakat membaca hasil penilaian tersebut.

Dia menilai kajian yang sejak awal lebih berorientasi pada kritik terhadap pemerintah berpotensi menghasilkan perspektif yang lebih banyak menyoroti kelemahan dibandingkan capaian.

"Tentu jika tujuannya kritik, bisa dipastikan hanya melihat sisi buruk," ungkapnya.

Meski demikian, perbedaan hasil survei dan kajian tetap perlu dipahami dengan mempertimbangkan pendekatan penelitian masing-masing. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya terpaku pada satu perspektif dalam menilai kinerja pejabat negara.

IPO Nilai Sikap Bahlil dalam Hubungan Indonesia-Singapura
Di luar persoalan angka survei, Dedi juga menilai Bahlil memiliki karakter kepemimpinan yang cukup menonjol, terutama dalam menyikapi dinamika hubungan Indonesia dan Singapura.

Menurutnya, respons Bahlil terhadap ketegangan kedua negara memperlihatkan keberanian politik sekaligus keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

Dedi menilai Bahlil termasuk salah satu menteri yang mampu menangkap arah pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan strategis Indonesia.

"Apa yang ditunjukkan Bahlil adalah sikap nasionalis, demi kedaulatan. Soal diplomasi persuasi yang diabaikan dapat dimaklumi jika Singapura lebih dahulu reaktif dan provokatif," kata Dedi.

Dia menambahkan, pemerintah perlu menempatkan kepentingan rakyat dan kedaulatan negara sebagai prioritas ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

Menurut Dedi, keuntungan investasi luar negeri bukan satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sikap pemerintah. Kepentingan strategis Indonesia juga perlu tetap dijaga.

"Dalam konteks tersebut, sikap tegas Bahlil dinilai sebagai bentuk keberanian menyuarakan kepentingan Indonesia," tutur Dedi.

Penilaian Menteri Tak Cukup Berdasarkan Popularitas
Dedi menegaskan penilaian terhadap seorang menteri tidak cukup hanya didasarkan pada popularitas maupun kritik yang berkembang di ruang publik.

Menurutnya, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca kepentingan strategis nasional, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat juga harus menjadi bagian dari pertimbangan.

"Penilaian terhadap pejabat negara perlu mempertimbangkan keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca kepentingan strategis nasional serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Dia berharap perbedaan hasil penelitian seperti survei IPO dan kajian Celios dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kinerja pejabat publik.

Dengan demikian, publik diharapkan tidak hanya menerima satu perspektif penilaian, tetapi juga memahami metode dan sudut pandang yang melatarbelakangi setiap hasil penelitian.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara