Tiga ASN Jayawijaya Ditembak, KemenHAM Minta Pelaku Dihukum
KemenHAM meminta penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya diusut tuntas dan pelakunya dihukum sesuai hukum yang berlaku.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. -Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta pengusaha dan pemilik usaha segera melapor kepada polisi jika menemukan aksi premanisme, pungutan liar (pungli), maupun kejahatan lain yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Sigit dalam acara Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kapolri Minta Premanisme Segera Dilaporkan
Sigit menegaskan kepolisian akan menindaklanjuti laporan mengenai gangguan keamanan yang dialami perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.
"Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia," katanya dikutip dari keterangan resmi.
Menurut Sigit, stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjaga dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sekaligus menjamin kelancaran operasional perusahaan.
Situasi tersebut juga dinilai dapat memperkuat kepercayaan investor. Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Realisasi Investasi Capai Rp1.010,6 Triliun
Besarnya potensi investasi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026.
Karena itu, Sigit memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.
"Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," ucapnya.
Perusahaan Diminta Penuhi Hak Pekerja
Di sisi lain, pemimpin Korps Bhayangkara tersebut mengingatkan perusahaan juga memiliki peran dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal itu dapat dilakukan dengan menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Sigit menilai pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan dalam keberlangsungan dunia usaha. Perusahaan membutuhkan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.
Oleh karena itu, Kapolri mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan ketenagakerjaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga hubungan industrial tetap harmonis sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KemenHAM meminta penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya diusut tuntas dan pelakunya dihukum sesuai hukum yang berlaku.
DIY dan Selandia Baru menjajaki sister province. Kerja sama ini membahas pertanian, peternakan, pendidikan, kebudayaan, hingga pengiriman sperma sapi.
Data PISA 2025 menunjukkan 53% pelajar Indonesia menggunakan chatbot AI untuk membantu belajar setidaknya sekali dalam sepekan.
Harga minyak dunia menembus US$100 per barel. Bahlil memastikan harga BBM subsidi tetap dan pemerintah siap menambah anggaran subsidi.
DPRD Kota Jogja mendorong Pemkot mengembangkan kampung wisata dengan pemetaan potensi, penyelesaian masalah, dan promosi berkala.
Kapolri Listyo Sigit meminta pengusaha melapor jika menemukan premanisme dan pungli yang mengganggu usaha serta iklim investasi Indonesia.