UU Perampasan Aset Atur Pidana Mati bagi Koruptor, Ini Isinya
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto / Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusung doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai arah kepemimpinannya di Polri. Gagasan tersebut disampaikan saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026).
Dalam pemaparannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Suyudi mengatakan doktrin tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.
Ia juga menyatakan ingin melanjutkan pembenahan di tubuh Polri dengan melihat kekurangan institusi secara terbuka, sekaligus mempertahankan dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulunya.
"Sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu," kata Suyudi.
Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi memaparkan agenda yang akan dijalankan pada 100 hari pertama kepemimpinannya.
Pada 30 hari pertama, ia akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi institusi. Tahap ini mencakup penetapan komando perubahan, penyusunan data dasar (baseline), serta pemeriksaan terhadap penerimaan laporan masyarakat, tunggakan dan perkembangan perkara, hingga pengaduan.
Suyudi juga akan memeriksa perlindungan terhadap kelompok rentan, kesiapan Polres dan Polsek, serta memetakan jenis kejahatan yang dinilai berdampak tinggi.
Memasuki hari ke-31 hingga ke-60, perbaikan akan diuji berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahap pertama.
Selanjutnya, pada hari ke-61 hingga ke-100, ia akan menunjukkan hasil pembenahan sekaligus melakukan koreksi terhadap hal-hal yang belum berhasil.
"100 hari pertama bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program, 100 hari pertama adalah fase membuktikan arah," ujarnya.
Menurut Suyudi, perubahan di tubuh Polri tidak cukup dilakukan dengan meminta anggota untuk berubah. Ia mengatakan perubahan harus dimulai dari jajaran pimpinan dan dibuktikan melalui pelaksanaan tugas di lapangan.
"Saya akan turun ke lapangan bukan untuk cari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan," katanya.
Suyudi sebelumnya diajukan sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai Kapolri secara aklamasi. Keputusan tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (1/10/2026) selanjutnya menyetujui pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Dengan perkembangan tersebut, penyebutan Suyudi sebagai “calon Kapolri” dalam konteks proses persetujuan DPR perlu diperbarui untuk naskah yang tayang setelah keputusan paripurna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
Instagram menghadirkan fitur edit Stories selama 15 menit setelah diunggah. Teks, musik, dan stiker bisa diubah tanpa kehilangan interaksi.
Ratusan pengguna Classy Yamaha, yaitu Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid, memadati Candi Tirto Raharjo, Kasihan, Bantul, dalam gelaran Classy Ride & Chill
Fajar/Fikri tersingkir di 16 besar Hong Kong Open 2026, tetapi sudah memastikan tiket HSBC BWF World Tour Finals di Hangzhou.
Ijazah anggota DPR dapat diminta melalui PPID KPU. Simak syarat, cara mengajukan permohonan, tenggat layanan, dan mekanisme keberatan
Polres Kulon Progo menangkap pria 52 tahun yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya di Pengasih.