Demo Rompi Kuning di Prancis Berakhir Ricuh, 1.800 Orang Ditangkap

Harianjogja.com, PARIS—Sebanyak lebih dari 1.800 orang ditangkap selama dan setelah demonstrasi nasional terkait biaya hidup di Prancis yang berakhir ricuh. Aksi pada Sabtu (17/10/2026) tersebut melibatkan kelompok Rompi Kuning, serikat pekerja, mahasiswa, dan petani.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan lebih dari 500 personel kepolisian, gendarmerie, dan petugas pemadam kebakaran terluka akibat bentrokan yang disertai pembakaran serta penjarahan.
Melalui media sosial X pada Minggu (18/10/2026), Nunez menyebut jumlah korban luka masih bersifat sementara. Penyelidikan juga berlangsung untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, ratusan pelaku usaha dilaporkan mengalami kerusakan material yang cukup besar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, demonstrasi tersebut diikuti sekitar 550.000 orang di seluruh negeri, termasuk 110.000 orang di Paris. Namun, penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 800.000 orang.

Demonstrasi Prancis Berujung Bentrokan dan Penjarahan
Meski pawai utama di Paris berlangsung tanpa insiden besar, kekerasan pecah di sejumlah lokasi di luar rangkaian demonstrasi di beberapa kota.
Di Limoges, kebakaran melalap balai kota bersejarah. Sejumlah toko juga dijarah dan bangunan mengalami kerusakan di beberapa kota lain, termasuk Marseille, Lyon, dan Bordeaux.
Insiden juga menimbulkan korban jiwa dan luka serius. Seorang demonstran meninggal dunia setelah pingsan di Boulevard Magenta, Paris. Polisi melaporkan orang tersebut mengalami henti jantung dan pernapasan.
Sementara itu, surat kabar Le Parisien melaporkan seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan satu tangannya setelah terkena granat polisi di Saint-Etienne.

Data Penangkapan Masih Berubah
Kepolisian Paris mengumumkan sebanyak 855 orang ditangkap. Secara terpisah, kejaksaan melaporkan 720 penangkapan, termasuk 517 orang yang ditahan.
Pihak kejaksaan menegaskan angka tersebut belum final. Perbedaan data itu disampaikan oleh masing-masing institusi dalam laporan penanganan demonstrasi.

Pemerintah Prancis Gelar Rapat Krisis
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu dijadwalkan memimpin rapat krisis antarkementerian pada Minggu pukul 19.00 waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas dampak ekonomi, persoalan asuransi, dan tindak lanjut hukum setelah kerusuhan. Lecornu juga akan bertemu dengan wali kota Paris, Marseille, dan Lyon. Ketiga kepala daerah tersebut meminta penjelasan mengenai pengerahan personel kepolisian dan penanganan kerusuhan.
Di parlemen, Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet mempertimbangkan pembentukan komisi penyelidikan parlemen. Menurut laporan BFMTV, ia akan bertemu dengan para pemimpin kelompok parlemen pada Selasa untuk membahas langkah tersebut.

Muncul Kritik atas Penanganan Kerusuhan
Lecornu menyalahkan kelompok yang disebutnya sebagai “kiri ekstrem” atas kekerasan dalam demonstrasi. Sementara itu, sejumlah tokoh oposisi mengkritik taktik yang digunakan kepolisian dalam menangani aksi tersebut.
Politikus Partai Hijau Marine Tondelier bahkan menyerukan agar Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengundurkan diri.
Dampak kerusuhan juga dirasakan sektor usaha. Direktur Utama Carrefour Alexandre Bompard mengatakan lebih dari 50 gerai perusahaan terdampak, dengan perkiraan kerugian mencapai beberapa juta euro.
Peristiwa tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah Prancis untuk menangani dampak kerusuhan, memulihkan kegiatan usaha, serta menindaklanjuti penyelidikan terhadap insiden yang terjadi selama demonstrasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara