Mafia Tanah di ATR BPN, KPK Sebut Ada Pengepul Uang Suap dan Pengelola

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan struktur bayangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPK memandang terdapat dua struktur yang bekerja dalam lingkungan ATR/BPN, yakni struktur organisasi resmi dan struktur yang disebut sebagai bayangan. Dugaan tersebut muncul setelah KPK mengusut sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, termasuk empat pihak swasta yang disebut diduga menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

“Kami melihat seolah ada dua bagan atau struktur di ATR/BPN. Ada bagan atau struktur organisasi yang resmi, dan ada juga bagan atau struktur yang seperti bayangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut Budi, KPK melihat adanya struktur di luar organisasi resmi karena menemukan banyak lapisan atau sirkel dalam kasus dugaan suap tersebut. Empat pihak swasta yang disebut diduga menjadi orang kepercayaan Nusron disebut memiliki peran dalam menghubungkan pihak eksternal dengan penyelenggara negara di lingkungan ATR/BPN.

“Banyaknya sirkel di luar struktur ATR/BPN, seperti F [Fahd Arafiq], kemudian ARF [Arif Sugiyanto] yang berperan sebagai pengepul [uang suap], pengelola uang, dan penghubung antara pihak-pihak eksternal kepada penyelenggara negara di lingkungan ATR/BPN,” katanya.

Delapan Tersangka Kasus ATR BPN

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Delapan tersangka tersebut terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Empat Pihak Disebut Orang Kepercayaan Menteri

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan empat pihak swasta tersebut masing-masing memiliki peran dalam perkara yang sedang ditangani KPK.

Keempatnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF), Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

KPK menyebut keempat pihak tersebut diduga memiliki kedekatan sebagai orang kepercayaan menteri. Keterangan itu disampaikan Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

“ERW selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri, dan terakhir MF selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri,” kata Taufik.

Dalam pengusutan kasus tersebut, KPK masih mendalami dugaan peran jaringan di luar struktur resmi ATR/BPN serta keterkaitan para tersangka dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara