Prabowo Ancam Cabut Izin 5 Perusahaan Sawit Terkait Karhutla
Prabowo mengancam mencabut izin perusahaan yang tak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla, termasuk lima perusahaan sawit.
Foto ilustrasi pemadaman listrik atau blackout. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah bergerak cepat merespons gangguan pasokan listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengambil langkah terukur agar pemadaman listrik dapat segera diatasi.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Persoalan kelistrikan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan tersebut karena masih adanya pemadaman di beberapa daerah.
Prabowo Instruksikan Langkah Cepat Bersama PLN
Usai rapat, Bahlil mengungkapkan pemerintah mengakui masih terdapat gangguan kelistrikan di sejumlah titik, khususnya di Kalimantan. Karena itu, Presiden meminta Kementerian ESDM segera menyusun langkah penyelesaian bersama PLN.
"Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, arahan Presiden menitikberatkan pada percepatan penanganan agar gangguan layanan listrik tidak berlangsung lebih lama. Koordinasi dengan PLN diminta dilakukan secara cepat sekaligus tetap menggunakan langkah yang terukur.
"Karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," katanya.
Penyebab Pemadaman Bukan Kekurangan Energi
Bahlil menjelaskan informasi sementara yang diterimanya dari PLN menunjukkan pemadaman listrik di Kalimantan bukan dipicu oleh keterbatasan pasokan energi. Berdasarkan laporan awal, gangguan lebih berkaitan dengan proses pemeliharaan sistem kelistrikan.
"Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya. Energinya enggak ada masalah," ujarnya.
Selain pemeliharaan, pemerintah juga menerima informasi adanya indikasi gangguan pada jaringan kelistrikan yang turut memengaruhi keandalan pasokan listrik di sejumlah wilayah.
"Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga," katanya.
Pemerintah Targetkan Penanganan Rampung Secepatnya
Pemerintah bersama PLN memastikan penanganan gangguan listrik akan terus dipercepat. Bahlil menegaskan langkah penyelesaian tengah dilakukan agar pelayanan kelistrikan kembali normal dalam waktu dekat.
"Tapi kami akan selesaikan dalam waktu dekat," tandas Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo mengancam mencabut izin perusahaan yang tak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla, termasuk lima perusahaan sawit.
Menaker Yassierli menyebut formula UMP dan UMK 2027 masih menunggu RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung.
Meta Description:Polresta Sleman menaikkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak balita tiga tahun ke tahap penyidikan. Tersangka belum ditetapkan.
Konflik Saudi-Houthi memanas. Pemerintah diminta memastikan keselamatan jemaah umrah, termasuk menyiapkan penundaan hingga pemulangan darurat.
Viral Bolosego diminta membayar parkir Rp2,5 juta per hari. Dishub Kota Jogja memastikan pungutan tersebut tak berizin.
Sebanyak 15 calon lurah ditetapkan untuk Pilur PAW di lima kalurahan Sleman. Lurah terpilih dijadwalkan dilantik 8 Oktober 2026.