Advertisement
SARA Hingga Politik Uang Bikin Pemilu 2019 Rawan, Ini Temuan Bawaslu
Ilustrasi Pemilu - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kerawanan Pemilu 2019 dipengaruhi sejumlah hal termasuk isu SARA.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, ada beragam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Mulai dari politik uang, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Advertisement
“Politik yang terpantau masif, pada indeks rawan tinggi praktik politik uang terdapat 176 [34,2%] kabupaten/kota dan indeks rawan sedang berjumlah 338 [65,8%] kabupaten/kota," ungkap Afif di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
Selanjutnya, kata Afif, Bawaslu juga menemukan aspek keamanan juga menjadi indeks kerawanan Pemilu 2019 mendatang.
BACA JUGA
“Subdimensi keamanan dan relasi kuasa di tingkat lokal terdapat di 94 [18,3 persen] kabupaten/kota yang rawan tinggi dan 420 [81,7 persen] yang rawan sedang,” lanjut Afif.
Kerawanan pada netralitas ASN, Bawaslu menemukan pada 94 kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Pada indeks rawan tinggi netralitas ASN terdapat 94 [18,3%] kabupaten/kota dan indeks rawan sedang berjumlah 420 [81,7%] kabupaten/kota," ujarnya.
Tak hanya itu, IKP Bawaslu RI menyebutkan isu politisasi SARA turut mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi.
"Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA pada indeks rawan tinggi terdapat 90 kabupaten/kota dan indeks rawan sedang berjumlah 424 kabupaten/kota," kata Afif.
Sebab itu, Afif berharap, masih terdapat banyak waktu untuk menghindari politisasi SARA, politik uang dan menghindari pelibatan ASN, TNI dan Polri untuk dapat melakukan pemilu bersih.
"Penyelenggara pemilu akan mengoptimalkan supervisi di bawahnya dan memastikan integritas dan profesionalitas dalam terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
Advertisement
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
Advertisement
Tragedi Bus Umrah India di Arab Saudi Tewaskan 45 Orang
Jerman dan Belanda Lolos ke Piala Dunia 2026
Realisasi KUR Capai Rp238,7 T, Menteri UMKM Optimistis Target Tercapai
BNPB: Daerah Rawan Butuh Teknologi Peringatan Dini Longsor
DPR Usulkan Pembentukan Kementerian Pangan Nasional
Advertisement
Bulog dan Pemkot Jogja Perluas Operasi Pasar di 14 Kemantren
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkot Jogja Anggarkan Rp10 M untuk Konversi Bentor ke Listrik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Marc Marquez Juara Dunia, Ini Klasemen MotoGP 2025
- Longsor Banjarnegara, 27 Warga Tertimbun dan 823 Mengungsi
- UTY Terapkan Augmented Reality dan IoT di SMK Smart Al Muhsin Krapyak
- Ini Sasaran Utama Operasi Zebra Progo 2025 di DIY
- KPK Periksa 12 Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
- Prabowo Wajibkan Becak Pakai Motor Listrik di Indonesia
- Longsor Banjarnegara: Dua Warga Tewas, SAR Cari Korban Lain
Advertisement
Advertisement
