Trump Klaim Dewan Perdamaian Gaza Terbesar Sepanjang Sejarah

Harianjogja.com, NEW YORK—Diplomasi global kembali mengarah ke Gaza ketika Amerika Serikat mengajukan mekanisme baru untuk mengakhiri perang berkepanjangan. Presiden Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yang diklaim sebagai badan paling bergengsi, untuk mengawal fase kedua rencana damai dan menata masa depan wilayah Palestina tersebut.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,” tulis Trump melalui platform Truth Social dikutip dari Channel News Asia, Jumat (16/1/2026).

Dia menambahkan, susunan anggota badan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Trump juga mengklaim dewan tersebut sebagai yang terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun dan di mana pun.

Pembentukan Dewan Perdamaian ini diumumkan tak lama setelah disepakatinya pembentukan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pascaperang.

Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, yang diperkirakan akan diketuai langsung oleh Trump.

Rencana tersebut juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk membantu mengamankan Gaza serta melatih unit kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.

“Bola kini berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite ini,” kata Bassem Naim, salah satu pemimpin senior Hamas, dalam pernyataan resminya.

Rencana perdamaian Gaza yang didukung AS ini pertama kali mulai berlaku pada 10 Oktober, memfasilitasi pemulangan seluruh sandera yang ditahan Hamas serta penghentian pertempuran di wilayah yang selama ini diblokade tersebut.

Fase kedua dari rencana tersebut kini telah berjalan, meski masih dibayangi sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.

Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyatakan pasukan Israel telah menewaskan 451 orang sejak gencatan senjata secara nominal mulai berlaku.

Bagi warga Palestina, isu utama tetap pada penarikan penuh pasukan militer Israel dari Jalur Gaza, langkah yang tercantum dalam kerangka rencana perdamaian, tetapi hingga kini belum disertai jadwal rinci.

Sementara itu, Hamas menolak berkomitmen secara terbuka untuk melakukan perlucutan senjata penuh, yang menjadi tuntutan mutlak dan tidak dapat ditawar dari pihak Israel.

Meski rencana damai Gaza telah berjalan, data korban pascagencatan senjata, tuntutan penarikan militer Israel, dan kebuntuan soal perlucutan senjata Hamas menunjukkan bahwa Dewan Perdamaian akan bekerja di medan politik yang rapuh dan penuh tekanan geopolitik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com