Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bisa Jadi Bumerang Politik

Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah partai politik masih mendorong Pilkada dilakukan melalui DPRD, langkah yang dinilai pengamat politik berpotensi menjadi bumerang bagi partai pengusung dan mengurangi kualitas demokrasi lokal.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) termasuk yang aktif mengusulkan Pilkada secara tidak langsung. Dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Rabu (4/2/2026), PKB menyampaikan poin-poin pikiran agar Pilkada dipilih DPRD, yang menurut Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mendapat persetujuan Presiden.

“PKB dari dulu menginginkan pilkada melalui DPRD,” ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, menekankan bahwa politik yang terlalu kompetitif dianggap tidak produktif dan perlu dikendalikan. Meski begitu, dia menambahkan, soal kapan mekanisme ini diterapkan belum saatnya dibahas dan masih menunggu proses di DPR.

Golkar juga membuka opsi Pilkada lewat DPRD, namun dengan pendekatan setengah konvensi. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjelaskan, survei publik dilakukan terlebih dahulu sebelum partai menawarkan kandidat yang diputuskan melalui DPRD. Golkar menegaskan hak-hak demokrasi tetap dihargai, namun pilkada langsung bukan satu-satunya jalan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai wacana Pilkada lewat DPRD kontraproduktif. Menurutnya, mekanisme ini lebih menguntungkan partai penguasa dan merugikan partai menengah serta kecil.

“Kalau dipaksakan akan jadi bumerang bagi partai-partai yang mengusung,” kata Agung kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026). Dia juga menekankan, Pilkada langsung terbukti melahirkan pemimpin nasional seperti Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Emil Dardak, dan Khofifah Indar Parawansa.

Agung menjelaskan dalih biaya politik tinggi atau money politic jika Pilkada langsung, sebenarnya bisa diatasi melalui penguatan pengawasan, regulasi hukum, e-voting, atau pemadatan jumlah TPS. Masalah ini muncul dari partai politik, bukan dari hak rakyat memilih pemimpin.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menambahkan, dampak Pilkada lewat DPRD cukup signifikan. Rakyat kehilangan kesempatan memilih secara langsung, kekuasaan politik terpusat di DPRD, praktik politik uang berpotensi pindah dari rakyat ke legislatif, dan Pilkada bukan lagi pesta rakyat melainkan “pesta DPRD”.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.