Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Dinilai Berisiko

Harianjogja.com, JOGJA—Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump menuai sorotan tajam. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Shofwan Al-Banna Choiruzzad menilai langkah ini mengandung risiko besar bagi kepentingan nasional Indonesia, nasib rakyat Palestina, dan stabilitas global.

Menurut Shofwan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bersifat tergesa-gesa dan bermasalah dari sisi kelembagaan. Dewan ini merupakan pembelokan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang mendukung Rencana Perdamaian Trump, setelah Amerika Serikat berulang kali memveto upaya gencatan senjata yang lebih adil. Struktur Dewan memberikan kekuasaan luar biasa kepada Donald Trump secara pribadi, sehingga berpotensi mencederai prinsip sistem internasional pasca-Perang Dunia II.

Shofwan menilai paradigma Dewan Perdamaian Gaza mencerminkan cara berpikir kolonial. Ia membandingkan praktik ini dengan Konferensi Berlin 1884 yang membagi Afrika tanpa suara rakyat lokal. Dewan ini mengundang penguasa negara di luar Palestina yang bersedia membayar, sementara warga Palestina sendiri tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi. Bahkan, mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang memiliki surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional, turut diundang.

“Keikutsertaan Indonesia berpotensi bertentangan dengan prinsip self-determination dalam Piagam PBB dan UUD 1945,” kata Shofwan. Ia menambahkan, dari sisi keadilan, Dewan Perdamaian Gaza berisiko memperkuat penindasan terhadap rakyat Palestina. “Rencana rekonstruksi Gaza yang disampaikan menantu Trump dijual layaknya proyek properti, tanpa kepastian hak dan perlindungan bagi penduduk Palestina,” ujarnya.

Shofwan menekankan, dari perspektif kepentingan nasional, keterlibatan Indonesia bisa menimbulkan risiko geopolitik. Negara-negara rival AS, seperti China, dapat memandang partisipasi Indonesia sebagai keberpihakan pada Washington, yang berpotensi menurunkan posisi tawar diplomasi Indonesia. Ia juga memperingatkan reputasi internasional Indonesia bisa terganggu, karena negara-negara anggota Dewan mayoritas non-demokratis, yang dapat menimbulkan asosiasi Indonesia dengan the illiberal international.

Struktur Dewan Perdamaian Gaza

Dewan Perdamaian Gaza resmi dibentuk melalui penandatanganan Piagam pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Piagam tersebut ditandatangani oleh pemimpin atau perwakilan dari 20 negara, termasuk AS, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Bahrain, Azerbaijan, Bulgaria, Hongaria, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Maroko, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yordania.

Dewan Perdamaian Gaza memiliki Dewan Eksekutif yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Jared Kushner, mantan PM Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.

Selain itu, dibentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang dipimpin teknokrat kelahiran Gaza, Ali Sha’ath, bertugas mengawasi pemulihan layanan publik, pembangunan institusi sipil, dan stabilisasi kehidupan sehari-hari. Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Gaza, Nickolay Mladenov, menjadi penghubung antara Dewan dan NCAG serta mengawasi seluruh aspek tata kelola dan pembangunan Gaza. Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Angkatan Darat AS ditunjuk sebagai Komandan ISF, memimpin operasi keamanan, demiliterisasi, dan penyaluran bantuan kemanusiaan.

Selain Dewan Eksekutif utama, anggota tambahan terdiri dari Steve Witkoff, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, pejabat intelijen Mesir Jenderal Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional UEA Reem Al-Hashimy, Nickolay Mladenov, pengusaha Israel Yakir Gabay, dan diplomat Belanda Sigrid Kaag. Struktur ini diharapkan mendorong tata kelola efektif, penyediaan layanan berstandar tinggi, serta stabilitas dan kemakmuran bagi rakyat Gaza.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara