Darurat Mental, 700.000 Anak Indonesia Alami Depresi dan Cemas

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan temuan krusial terkait kondisi psikologis generasi muda melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap sekitar 7 juta anak, terdeteksi adanya indikasi masalah kesehatan jiwa yang mencapai hampir 10 persen dari total populasi tersebut.

Data spesifik menunjukkan sebanyak 4,8 persen atau setara 363.000 anak kini tengah berjuang melawan gejala depresi (depression disorder).

Di saat yang sama, sekitar 4,4 persen atau 338.000 siswa lainnya menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan (anxiety disorder), sebuah angka yang menurut Menkes sangat signifikan.

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi di Jakarta, Senin (9/3/2026). Budi menegaskan bahwa persoalan kesehatan mental anak merupakan ancaman nyata yang dapat berujung pada tindakan fatal. Merujuk pada Global School-Based Student Health Survey, tren anak yang mencoba bunuh diri meningkat tajam dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.

Munculnya gangguan psikis ini dipengaruhi oleh sinergi faktor personal, pola asuh dalam keluarga, hingga atmosfer di lingkungan pendidikan.

“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kami perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” katanya.

Menanggapi urgensi tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan perluasan skrining hingga menjangkau 25 juta anak untuk mendapatkan gambaran data yang lebih komprehensif.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa setiap hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh pihak Puskesmas di wilayah masing-masing.

Pemerintah saat ini tengah memacu ketersediaan tenaga psikolog klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang jumlahnya baru mencapai 203 orang di seluruh Indonesia.

Sebagai solusi cepat, layanan krisis kesehatan jiwa telah disiagakan melalui platform Healing119.id guna memberikan dukungan intervensi darurat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada sektor pendidikan, peran guru Bimbingan Konseling (BK) serta wali kelas didorong lebih aktif untuk melakukan pendampingan intensif bagi siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan jiwa.

Upaya deteksi dini, kata Endang, juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3/2026).

"Kolaborasi tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi, mulai dari pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan (kuratif-rehabilitatif)," katanya. Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah berkomitmen menjamin kerahasiaan data pribadi setiap siswa guna menghindari stigma negatif, sekaligus memastikan perlindungan kesehatan mental berjalan maksimal di lingkungan sekolah maupun rumah, mencakup keterlibatan Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara