Sudewo di Pusaran Kontroversi: Nyaris Dimakzulkan hingga Terjaring OTT

Harianjogja.com, JOGJA—Penangkapan Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026) menandai titik krusial dalam perjalanan politiknya yang sejak awal kepemimpinan sarat polemik dan tekanan publik.

Seusai dilantik sebagai Bupati Pati pada awal 2025, Sudewo tidak pernah lepas dari badai persoalan hukum dan politik. Salah satu episode paling krusial terjadi ketika kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memantik gelombang protes luas dari masyarakat.

Kebijakan tersebut memicu demonstrasi besar-besaran dan mendorong DPRD Kabupaten Pati menggulirkan wacana pemakzulan. Posisi Sudewo kala itu berada di ujung tanduk, dengan tekanan politik datang dari dalam parlemen maupun luar gedung dewan.

Namun, upaya pemberhentian tersebut akhirnya kandas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Jumat (31/10/2025). Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 orang menolak rekomendasi pemakzulan, sedangkan 13 anggota menyatakan mendukung.

Dalam konfigurasi politik DPRD, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang secara bulat mendorong pemberhentian Sudewo. Sementara fraksi-fraksi lain memilih memberikan kesempatan kepada kepala daerah tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.

Bayang-Bayang Kasus Korupsi Proyek Kereta Api

Kontroversi kebijakan pajak bukan satu-satunya persoalan yang membayangi karier Sudewo. Nama politikus Partai Gerindra itu juga kerap disebut dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api ganda yang ditangani KPK.

Sudewo tercatat telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penangkapan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah kini mempersempit ruang geraknya secara hukum dan politik.

Profil Singkat dan Jejak Karier Politik

Sudewo lahir di Kabupaten Pati pada 11 Oktober 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan teknik, dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan Magister dari Universitas Diponegoro (Undip) yang diraih pada 2001.

Sebelum terjun ke dunia politik, Sudewo mengawali karier profesionalnya di PT Jaya Konstruksi dan kemudian mengabdi selama satu dekade di Departemen Pekerjaan Umum. Pengalaman di sektor infrastruktur menjadi modal penting saat ia melangkah ke panggung politik nasional.

Sudewo tercatat dua kali menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra pada periode 2009–2014 dan 2019–2024. Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih, namun memilih mengundurkan diri demi maju di Pilkada Pati.

Kemenangan di Pilkada mengantarkannya ke kursi Bupati Pati, tetapi masa kepemimpinan tersebut kini terancam berakhir lebih cepat menyusul penindakan hukum yang dilakukan KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News