Sudaryono Minta Pemda Sidak SPPG saat Dini Hari, Cek Kebersihan hingga SOP

Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah (pemda) aktif melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bahkan pada dini hari sekitar pukul 02.00-03.00.

Sidak SPPG tersebut diminta sebagai bentuk kontribusi pemerintah daerah untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemeriksaan juga diarahkan untuk mengecek kebersihan dan kedisiplinan operasional dapur.

“Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah (pemda) kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list (daftar) apa yang harus ada dan tidak ada (di SPPG). Kami minta untuk disidak kebersihan dan kedisplinannya, sekolah-sekolahnya,” ujar Sudaryono dalam peresmian serentak 480 SPPG di wilayah terdepan, tertinggal, terluar (3T) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (2/10), dikutip dari Antaranews.

BGN Operasikan 27.022 Dapur MBG

Sudaryono mengatakan saat ini sebanyak 27.022 dapur MBG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Pada Jumat (2/10), BGN juga meresmikan 480 SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi yang tersebar di 16 provinsi.

“Hari ini kami fokus di Indonesia bagian timur, minggu depan kami buka di Kalimantan, Bali, tempat yang stuntingnya tinggi, dan di tempat-tempat yang memang anak-anaknya membutuhkan MBG,” katanya.

Seiring bertambahnya jumlah dapur MBG, Sudaryono meminta seluruh petugas SPPG bekerja dengan hati dan tetap menjalankan standar operasional prosedur (SOP). Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat berada dalam kondisi baik, aman, serta sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Kepala SPPG Wajib Hadir Mulai Pukul 02.00

Sudaryono juga menyampaikan kebijakan baru terkait kehadiran kepala dapur atau kepala SPPG. Kepala SPPG yang memimpin tim di dapur diwajibkan hadir dan mengikuti presensi mulai pukul 02.00 pagi.

“Saya berlakukan kebijakan baru, setelah saya di BGN, kepala dapur harus hadir di antara tim, absen. Wajib hukumnya mengabsen kepala SPPG yang memimpin timnya di dapur, mulai pukul 02.00 pagi. Kepala SPPG yang tidak sungguh-sungguh, siap-siap saya pecat kalau tidak jalankan SOP. Mohon maaf ini karena kesehatan nyawa orang sangat berharga daripada saya harus pertahankan satu orang,” tuturnya.

Untuk memperbaiki tata kelola MBG, BGN juga memberlakukan presensi melalui Zoom yang dipantau oleh para pimpinan BGN mulai pukul 02.00 terhadap 27 ribu dapur yang ada di seluruh Indonesia.

Aturan Higienitas SPPG Diperketat

Selain kehadiran kepala dapur, Sudaryono menekankan sejumlah aturan yang harus dipenuhi dalam pengolahan dan distribusi makanan MBG. Salah satunya adalah pemberian label mengenai batas maksimal waktu makanan dikonsumsi serta kewajiban petugas menggunakan sarung tangan.

“Termasuk harus dikasih label dimakan maksimal jam berapa, harus pakai sarung tangan petugasnya, dan lain sebagainya, tolong kepala dapur juga melatih petugas di dapur, kalau yang memotong kubis di lantai, jangan diteruskan, lakukan sesuai SOP dan standar higienitas,” ucap Sudaryono.

Dengan kebijakan tersebut, pengawasan SPPG tidak hanya dilakukan oleh BGN. Pemerintah daerah juga diminta turun langsung melalui sidak untuk melihat pelaksanaan operasional dapur, termasuk aspek kebersihan, kedisiplinan petugas, dan penerapan SOP.

Permintaan sidak pada dini hari menjadi bagian dari pengawasan ketika aktivitas persiapan makanan MBG berlangsung. BGN sebelumnya juga menekankan pengawasan terhadap standar higiene dan sanitasi dapur SPPG sebagai bagian dari penyelenggaraan program MBG.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com