Pajak Penghasilan Toko Online Dimajukan 1 Oktober, Ini Penjelasan DJP
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Pengusaha nasional Dato\' Sri Tahir saat akan menandatangani berita acara usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).Antara-YouTube Sekretariat Presiden-Fathur Rochman
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengusaha nasional Dato' Sri Tahir menyebut penunjukan dirinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah Presiden Prabowo Subianto merupakan suatu kehormatan.
“Suatu kehormatan di bawah Bapak Presiden Prabowo, kehormatan,” kata Tahir usai dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Tahir mengatakan dirinya sebenarnya telah diangkat sebagai anggota Wantimpres sekitar dua tahun lalu. Namun, pelantikannya baru dilakukan pada Jumat.
“Saya kan sudah sebenarnya sudah diangkat dua tahun yang lalu, cuma karena belum genap jadi ditunda, baru dilantik hari ini,” ujar dia.
Tahir Serahkan Agenda kepada Pratikno
Saat ditanya mengenai rencana yang akan dijalankannya sebagai anggota Wantimpres, Tahir menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Wantimpres Pratikno.
“Itu mesti tanya Pak Pratikno, ketuanya,” kata Tahir.
Tahir juga mengatakan tidak memiliki agenda khusus yang akan dibawanya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Wantimpres.
“Enggak ada, saya ikut saja,” ujar Pendiri Mayapada Group sekaligus Komisaris Utama PT Bank Mayapada Internasional tersebut.
Menurut Tahir, harapan yang terus disampaikannya untuk Indonesia adalah agar masyarakat semakin maju, makmur, dan sejahtera.
“Kita tiap hari cuma mengharapkan rakyat Indonesia lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera. Itu doa kita,” kata Tahir.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Pratikno dilantik sebagai Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris. Ketiganya juga merangkap sebagai anggota Wantimpres.
Tahir termasuk dalam jajaran anggota Wantimpres bersama sejumlah tokoh lainnya, termasuk Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Agum Gumelar, Chairul Tanjung, KH Said Aqil Siradj, Soekarwo, KH Yahya Cholil Staquf, Budi Gunawan, Jusuf Hamka, Ignasius Jonan, Margarito, hingga Rocky Gerung.
Pelantikan 26 anggota Wantimpres tersebut dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Jumat. Penetapan susunan Wantimpres merujuk pada Keppres Nomor 107/P.
Tahir Pernah Jadi Wantimpres Jokowi
Penunjukan Tahir sebagai anggota Wantimpres Prabowo bukan kali pertama dirinya menduduki posisi tersebut. Sebelumnya, Tahir juga pernah menjabat sebagai anggota Wantimpres pada periode 2019-2024.
Tahir dilantik oleh Presiden ke-7 Joko Widodo bersama delapan anggota Wantimpres lainnya pada 13 Desember 2019.
Kini, Tahir kembali menjadi bagian dari Wantimpres pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seusai pelantikan, ia menyatakan tidak membawa agenda khusus dan menyerahkan rencana kerja kepada Ketua Wantimpres Pratikno.
Sementara itu, Pratikno mengatakan Wantimpres akan memanfaatkan pengalaman para tokoh nasional dari berbagai latar belakang untuk memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di Thailand memantau cuaca dan kondisi jalan untuk mengantisipasi banjir hingga 7 Oktober 2026.
Hashim mundur dari WIFI. Pengamat menilai Internet Rakyat dan pemanfaatan spektrum 1,4 GHz tetap berjalan sesuai komitmen perusahaan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.