Anggaran Jepang 2026 Tembus Rekor, Militer dan Sosial Diprioritaskan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Jepang resmi menyetujui anggaran negara fiskal 2026 senilai 122,3 triliun yen (Rp13.098 triliun), tertinggi sepanjang sejarah, dengan fokus pada pertahanan dan jaminan sosial.

Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan target tahun berjalan sebesar 115 triliun yen. Alokasi anggaran raksasa ini difokuskan untuk mengimbangi pembengkakan biaya jaminan sosial akibat inflasi serta memperkuat sektor pertahanan nasional.

Melansir Channel News Asia, Perdana Menteri Sanae Takaichi membela kebijakan fiskal ekspansif ini. Ia menegaskan bahwa Jepang memerlukan penguatan kekuatan nasional melalui kebijakan proaktif demi menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global.

"Yang dibutuhkan Jepang saat ini bukanlah pelemahan kekuatan kita melalui kebijakan fiskal penghematan yang berlebihan, melainkan penguatan melalui kebijakan proaktif," tegas PM Takaichi.

Fokus Pertahanan: Pengembangan Sistem SHIELD

Salah satu poin paling krusial dalam anggaran ini adalah alokasi sektor pertahanan yang mencapai sekitar 9 triliun yen. Dana ini akan digunakan untuk mempercepat modernisasi militer Jepang, termasuk alokasi khusus sebesar 100 miliar yen untuk pengembangan sistem SHIELD (Synchronised, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defence).

Sistem pertahanan pantai canggih ini ditargetkan rampung pada Maret 2028 dan diproyeksikan menjadi benteng utama Jepang dalam menjaga stabilitas wilayah pesisir.

Meski bertujuan memperkuat negara, kebijakan ini menuai kritik tajam dari kalangan ekonom. Berdasarkan data IMF, Jepang saat ini memiliki rasio utang publik tertinggi di antara negara ekonomi maju, yakni mencapai 232,7% dari PDB.

Takahide Kiuchi, ekonom dari Nomura Research Institute, memperingatkan adanya risiko gejolak di pasar obligasi jika pengeluaran terus membengkak tanpa kontrol ketat. Selain itu, kebijakan fiskal yang agresif berisiko semakin melemahkan nilai tukar Yen.

Pelemahan Yen dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga impor bahan pangan dan energi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan inflasi lebih lanjut yang secara langsung akan membebani daya beli masyarakat Jepang.

Rancangan anggaran ambisius ini selanjutnya akan diajukan ke Parlemen Jepang untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum resmi diberlakukan mulai April 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News