Advertisement
AHY Tegaskan Zero ODOL Berlaku 2027 Tanpa Penundaan
Penertiban truk ODOL. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) akan diterapkan efektif pada 1 Januari 2027 tanpa penundaan, sesuai arahan Presiden Prabowo dan DPR RI.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025), AHY mengatakan isu kendaraan ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto juga DPR RI.
Advertisement
"Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," kata AHY.
Menurutnya isu itu telah menghiasi media massa, media sosial, hingga menjadi perbincangan di berbagai forum termasuk di warung-warung kopi.
BACA JUGA
"Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek," ujar AHY.
Oleh karena itu, dalam rapat tersebut pihaknya akan membahas berbagai upaya untuk menyatukan langkah lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan zero ODOL di 2027.
Disebutkan rapat itu berfokus pada empat, yang pertama laporan hasil kajian dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi dan perekonomian serta perkembangan terkini oleh Kepala BPS.
Kedua, pengembangan sistem e-manifest terpadu angkutan barang yang akan disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Kemudian yang ketiga dukungan sektor industri terkait karoseri, kawasan industri, teknologi pemantauan yang akan disampaikan Kementerian Perindustrian.
"Yang terakhir penyediaan akses pembiayaan sektor transportasi dan logistik akan disampaikan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan juga Dirut dari BNI," ucap AHY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Bidik PAD Wisata Rp36,4 Miliar pada 2026
Advertisement
Jadi Primadona, Umbul Pelem Klaten Raup Omzet Miliaran Sepanjang 2025
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Bantul Setop Tambang Ilegal di Bawuran Pleret
- Kantor Diduga Scam di Sleman Tutup Usai Penggerebekan Polisi
- Polisi Kerahkan 1.060 Personel Jaga Aksi Buruh Hari Ini di Jakarta
- Pergerakan Tanah Masih Terjadi di Lokasi Sinkhole Situjua Sumbar
- Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Evaluasi Program Prioritas
- Mulai 2026, Gaji Guru PPPK Bantul Minimal Setara UMK
- Modus Liquid Vape, BNN Ungkap Lab Narkoba Jaringan Global di Ancol
Advertisement
Advertisement



