Advertisement
219 Proyek Strategis Nasional Disiapkan untuk 2026, Ada Tujuh Proyek Baru Arahan Prabowo

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyiapkan 219 proyek program strategis nasional (PSN) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Menurut Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI penetapan itu mencakup tujuh proyek baru hasil arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto serta 212 proyek lanjutan dari periode sebelumnya.
Advertisement
"Arah kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2026 mencerminkan penajaman proyek yang strategis, terukur, dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional, terutama dalam mendukung program prioritas Presiden serta program hasil terbaik cepat (quick wins)," kata Anggota Badan Anggaran DPR RI Charles Meikyansyah dalam rapat kerja di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Tujuh Proyek Baru Arahan Prabowo:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Sekolah Rakyat
3. Koperasi Merah Putih
4. Digitalisasi Pendidikan
5. Program Kartu Kesejahteraan
6. Kartu Usaha Afirmatif
7. Pengelolaan Sampah Terpadu
BACA JUGA: Heboh Blackmores Beracun di Australia, Ini Kata BPOM
Adapun 212 proyek sisanya merupakan proyek lanjutan (carry over) yang telah ditetapkan di tahun-tahun sebelumnya, serta dalam tahap pelaksanaan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 proyek telah selesai secara fisik, namun masih membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah.
"Dari 212 PSN lanjutan atau carry over, terdapat 88 PSN yang telah selesai secara fisik, namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah baik dalam bentuk pemanfaatan aset penyelesaian aspek hukum regulasi, penetapan status lahan maupun optimalisasi dampak sosial ekonomi," jelasnya.
Charles menyampaikan bahwa kebijakan PSN untuk tahun 2026 diarahkan guna memperkuat sejumlah fokus pembangunan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengurangan kemiskinan, pencapaian swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Meski demikian, usulan terbut masih belum disahkan. Laporan hasil rapat panja telah diserahkan ke pemerintah untuk menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan UU RAPBN 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BPS Bakal Umumkan Data Pengangguran dan Kemiskinan Setelah Melapor ke Prabowo
- 219 Proyek Strategis Nasional Disiapkan untuk 2026, Ada Tujuh Proyek Baru Arahan Prabowo
- Kemenkes Bakal Gabungkan Pelayanan Hepatitis dengan Cek Kesehatan Gratis
- Uji Undang-Undang Hak Cipta, Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir Menyanyi di Ruang Sidang MK
- 2 Orang Hanyut dan Ribuan Orang di Filipina Dievakuasi Akibat Banjir
Advertisement

Warga Kedungwanglu Playen Gunungkidul Ingin Jalan Rusak di Wilayahnya Bisa Diperbaiki
Advertisement

Sendratari Ramayana Prambanan Padhang Bulan Hadirkan Nuansa Magis Bulan Purnama dan Budaya Jawa nan Sakral
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Tetapkan 8 Tersangka Baru Kasus Sritex, Ada Mantan Dirut Bank Jateng hingga Bank BJB
- Kejagung Ungkap Alasan Mantan Dirkeu Sritex Allan Moran Severino Jadi Tersangka, Pencairan Kredit untuk Bayar Utang
- Kerugian Negara Akibat Kasus Sritex Capai Rp1 Triliun
- Mandiri Taspen Resmikan Program Bedah Rumah di Bekasi
- Ini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025 untuk PKH dan BPNT lewat Website dan HP
- Eks Marinir AL Indonesia Jadi Tentara Bayaran Rusia Kini Minta Pulang, Anggota DPR Sebut Negara Tidak Boleh Kasihan
- Hamas Vs Israel Kemungkinan Bakal Gencatan Senjata Pekan Ini
Advertisement
Advertisement