Advertisement
Tak Mau Dukung Proyek Strategis Nasional, Kepala Daerah Terancam Sanksi dari Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian - Ist
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala daerah yang tidak mau memberikan dukungan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) bakal kena sanksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut aturan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mendukung PSN itu sudah diatur di Pasal 67 Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemerintah daerah wajib mendukung PSN, jika tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.
Advertisement
PSN yang menjadi program prioritas dari pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lain yang memerlukan dukungan aktif dari DPRD dan kepala daerah agar berjalan optimal.
“Kalau tidak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi," tutur Tito di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Menurut Tito, sanksi yang akan diberikan ke pemerintah daerah yang tidak mendukung PSN bervariasi mulai dari teguran tertulis sebanyak dua kali, hingga pemberhentian tetap.
BACA JUGA: Ini Sumber Dana untuk Program 3 Juta Rumah
"Tegurannya mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” katanya.
Selain PSN, Tito juga tengah menyoroti peran anggota DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat hahya sebesar 4,87%.
Kendati demikian, menurut Tito, capaian tersebut masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.
“Pertumbuhan ekonomi nasional, itu sangat dipengaruhi oleh kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Forum Sesepuh NU Dorong Islah Atasi Konflik PBNU
Tragedi Stockton: Empat Tewas dalam Penembakan Massal di California
Skandal Rp283 T, Ribuan Pendemo Desak Presiden Filipina Mundur
Kemensos Salurkan Logistik Rp19 M untuk Aceh-Sumatera
Advertisement
Korban WNI Tewas di Kebakaran Hong Kong Bertambah Jadi 9
Pemecatan Gus Yahya Dinilai Prematur oleh PBNU, Ini Penyebabnya
Banjir Parah Rendam 11 Kecamatan di Serdang Bedagai Sumut
Kemenhut Telusuri Sumber Kayu Banjir Sumatera
DPR Desak Status Bencana Nasional untuk Sumatera, Ini Alasannya
Advertisement
Terjadi Lonjakan Kasus Rabun Anak, Kemenkes Turun ke Sekolah
Kejagung Cabut Pencegahan VRH Terkait Kasus Pajak, Ini Alasannya
BPBD: 14.537 Warga Nagan Raya Aceh Terdampak Banjir Bandang
Zulhas Perintahkan Bulog Salurkan Logistik Dua Kali Lipat
Raja Thailand Donasi Rp51,9 Miliar untuk Korban Banjir Bandang
Advertisement
Putin Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Sumatera
Berita Pilihan
Advertisement
Bakpia Pathok dan Peran BRI Menjaga Napas UMKM Legendaris Jogja
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja-Solo Minggu 30 November 2025
- Tarif dan Jadwal YIA Xpress Minggu 30 November 2025
- Jadwal DAMRI Minggu 30 November 2025, Bandara YIA ke Jogja
- Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini Minggu 30 November 2025
- Angkutan KSPN Malioboro-Baron: Jadwal dan Tarif Hari Ini 30 November
- Menbud Fadli Zon Serahkan Alat Musik ke Musisi Jalanan di Malioboro
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Hari Ini Minggu 30 November 2025
Advertisement
Advertisement
