Advertisement
Kapolri: Bareskrim dan Kementerian Dalami Unsur Pidana Tambang Nikel di Raja Ampat
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Antara - Fath Putra Mulya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Polri bersama kementerian terkait sedang menyelidiki potensi pidana dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa penyidik Bareskrim telah menggandeng sejumlah pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), untuk memastikan ada atau tidaknya tindakan pidana dalam proses penambangan di sekitar kawasan konversvasi tersebut.
Advertisement
"Baik, yang jelas tim dari Bareskrim kemarin gabungan ya dengan LHK dan sepertinya juga ada dari SDM (Kementerian ESDM), melakukan pendalaman tentunya," ujarnya di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).
Kendati demikian, bekas Kabareskrim Polri ini enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan polemik tambang tersebut. Sebab, pihaknya masih melakukan pendalaman di lokasi.
"Kita ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi, sehingga kemudian apabila ada pelanggaran disesuaikan dengan pelanggaran tersebut, saya kira itu dulu karena memang tim sedang bekerja," pungkasnya.
4 IUP Dicabut
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di Raja Ampat.
Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.
“Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Periksa Kepala BPKH Soal Penyelidikan Kasus Kuota Haji
Advertisement
Diplomat Kemlu Asal Jogja Ditemukan Meninggal Tak Wajar di Indekosnya
Advertisement
Mensos Sebut 63 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025
DPR RI: RUU KUHAP Berisi 334 Pasal dengan 10 Substansi Perubahan
Advertisement
Berita Pilihan
- Bila Digunakan untuk Judol, Pemerintah akan Hentikan Bansos
- KPK Periksa Kepala BPKH Soal Penyelidikan Kasus Kuota Haji
- Operasi Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Diperpanjang Tiga Hari, 25 Penumpang Masih Belum Ditemukan
- Kemendagri Minta Tambahan Anggaran Rp3,14 Triliun di 2026 untuk Dukung Program Perioritas Presiden
- Kronologi Penemuan Diplomat Kemlu Asal Jogja yang Meninggal secara Mengenaskan di Indekosnya
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Rabu (9/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Utusan The Zayed Foundation ke Peron, Ingin Kembangkan Pasar Alpukat-Gula Aren
- Dana PIP 2025 Bisa Dicairkan Melalui Dua Cara, Ini Detailnya
- Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook, Nadiem Makarim Hari Ini Kembali Dipanggil Kejagung
- Dua Jenazah Ditemukan Tim SAR, Diduga Korban Kecelakaan Kapal Tunu, Jarak 20 Mil dari Lokasi
- Ratusan Orang Ikut Seleksi Kualitas Calon Anggota Komisi Yudisial 2025-2030
- Polemik Surat Permintaan Pengawalan Istri Menteri UMKM di Eropa, KPK Sebut Masih Pelajari Dokumen
- Polisi Bunuh Polisi di Gili Trawangan, Penyidik Tahan 2 Perwira Berpangkat Kompol dan Ipda
Advertisement
Advertisement
