Advertisement
Kapolri: Bareskrim dan Kementerian Dalami Unsur Pidana Tambang Nikel di Raja Ampat
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Antara - Fath Putra Mulya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Polri bersama kementerian terkait sedang menyelidiki potensi pidana dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa penyidik Bareskrim telah menggandeng sejumlah pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), untuk memastikan ada atau tidaknya tindakan pidana dalam proses penambangan di sekitar kawasan konversvasi tersebut.
Advertisement
"Baik, yang jelas tim dari Bareskrim kemarin gabungan ya dengan LHK dan sepertinya juga ada dari SDM (Kementerian ESDM), melakukan pendalaman tentunya," ujarnya di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).
Kendati demikian, bekas Kabareskrim Polri ini enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan polemik tambang tersebut. Sebab, pihaknya masih melakukan pendalaman di lokasi.
"Kita ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi, sehingga kemudian apabila ada pelanggaran disesuaikan dengan pelanggaran tersebut, saya kira itu dulu karena memang tim sedang bekerja," pungkasnya.
4 IUP Dicabut
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di Raja Ampat.
Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.
“Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jurist Tan, Mantan Stafsus Nadiem Makarim Jadi DPO
Mantan Wali Kota Semarang, Mbak Ita Dituntut 6 Tahun Penjara
13 Orang Meninggal Dunia Karena Gelombang Panas di Korea Selatan
Advertisement
Pemerintah Siapkan Kurikulum Digital untuk Sekolah Rakyat
Daftar Wilayah Diterjang Tsunami akibat Gempa Rusia
Ada Nama Vara dan Dion dalam Pusaran Kasus Kematian Diplomat Arya
Antisipasi Tsunami dari Gempa Rusia, Pemerintah Minta Warga Menjauhi Pantai
Puan Maharani Beberkan Jadwal Kongres PDIP
Advertisement
Gempa Rusia: Tercatat 30 Kali Gempa Susulan dengan Kekuatan Capai Magnitudo 5,0
Kemlu RI: Belum Ada Laporan WNI Terdampak Gempa Rusia
Menteri Brian Yuliarto Dalami Kasus Dugaan Pelanggaran 16 Guru Besar ULM
Advertisement
KPK Periksa Staf Khusus Nadiem Terkait Korupsi Google Cloud
Berita Pilihan
- Menteri Amran: Pemerintah Siapkan Operasi Pasar Besar-Besaran
- KPK Buka Peluang Panggil 4 Mantan Stafsus Nadiem Makarim
- Mantan Wali Kota Semarang, Mbak Ita Dituntut 6 Tahun Penjara
- Polisi Tangkap 11 WNA China yang Gunakan Sebuah Rumah di Cilandak Tempat Penyamaran Polisi Wuhan
- Pemerintah Siapkan Kurikulum Digital untuk Sekolah Rakyat
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Kamis 31 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Wujudkan Pariwisata Berbasis Budaya, InJourney dan Kementerian Kebudayaan Sinergi Melakukan Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur
Advertisement
Berita Populer
- Jangan Salah Pilih, Inilah 5 Aplikasi Kripto yang Terdaftar di OJK
- Lengkap! Ini Penjelasan RSCM Terkait Hasil Autopsi Jenazah Diplomat Muda Asal Jogja
- Polisi Sebut Tidak Ada Sidik Jari dan DNA Orang Lain di Kamar Diplomat Muda Asal Jogja
- Partai Sayap Kanan Ekstrem Kian Populer di Jepang
- Jadi Korban Penipuan Penyedia MBG, Puluhan Orang Melapor ke Polisi
- Bertemu Ahmad Luthfi, Duta Besar Inggris Jajaki Investasi Pengolahan Sampah hingga Keamanan Siber
- Saksikan Penandatanganan MoU di Lampung, Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Kawal Sertifikasi Tanah Wakaf
Advertisement
Advertisement
