Pembangunan IKN Dilanjutkan untuk Dijadikan Kota Politik

Newswire

Rabu, 16 April 2025 - 13:17 WIB

Sunartono

Pembangunan IKN Dilanjutkan untuk Dijadikan Kota Politik

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. - JIBI

Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan Tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk periode 2025-2029 telah dimulai. Khususnya dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.

"Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dilansir Antara, Rabu (16/4/2025).

Dalam pembangunan periode 2025-2029 ini telah dialokasikan anggaran dari APBN sebesarRp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.

Selain alokasi Rp48,8 triliun , OIKN juga memiliki program dengan anggaran dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), nilainya mencapai Rp60,93 triliun, antara lain akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.

Kemudian untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang kini baru dikerjakan baru sebagian, ada juga satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Dalam keberlanjutan pembangunan IKN, Selasa (15/4) kemarin pihaknya pun menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), konsultan, serta para penyedia jasa konstruksi.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko 3 KIPP Nusantara, dengan tujuan meningkatkan sinergisitas dan mempererat koordinasi antar-pemangku kepentingan, termasuk melakukan evaluasi seluruh paket pekerjaan infrastruktur baik yang telah selesai, tengah berjalan, maupun yang segera dimulai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara