Advertisement
Jubir Istana Klaim Program MBG Tak Memangkas Anggaran Lain
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran lainnya.
"Enggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.
Advertisement
Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya. Saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif.
Di era Presiden Prabowo, kata Dedek, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp8 triliun. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp15 triliun.
"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.
Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan daerah tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.
Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.
BACA JUGA : Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Mampu Sasar 15 Juta Penerima Manfaat di 2025
"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah Disiapkan Hunian di IKN
- PDIP Berharap Pertemuan Megawati dan Prabowo Sebelum Kongres
- Pengamat UGM Nilai Gencatan Senjata Hamas dan Israel Hanya Wacana Joe Biden di Akhir Jabatannya
- Korban Hilang dari Kebakaran Glodok Plaza Jadi Sebelas Orang
- Presiden Minta Warga Menantikan Hasil Kerja Kabinet Merah Putih
Advertisement
PT KAI Terapkan Grafik Perjalanan Kereta Api, Ada Dua KA Baru Bakal Melintas di DIY
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Korupsi Pemkot Semarang, KPK Menahan Dua Tersangka
- Keluarga Diduga Jadi Sasaran Doxing, Bung Towel Lapor Polisi
- Presiden Gelisah Banyak Siswa Tak Terima Jatah MBG, BGN: Idealnya Butuh Rp100 Triliun
- Demi Indonesia Emas 2045, Prabowo Minta Makan Bergizi Gratis Diakselerasi
- Sembuh dari Kanker, Kate Middleton Kini Fokus pada Pemulihan
- Di Jakarta, PNS boleh Poligami, Asalkan Penuhi Syarat-Syarat Ini
- Pelantikan Trump Tinggal Menunggu Hari, Berikut Deretan Artis yang Bakal Datang
Advertisement
Advertisement