Advertisement
Mendagri Sebut Anggaran Stunting di Daerah Rp10 Miliar, Berwujud Makanan Rp2 Miliar Sisanya untuk Studi Banding dan Evaluasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pelaksanaan anggaran stunting di daerah. Ia menyebut ada daerah yang menganggarkan program stunting Rp10 miliar namun yang sampai ke masyarakat berwujud makanan hanya Rp2 miliar.
Dia pun sudah meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut. Menurut dia, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.
Advertisement
"Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Jangan sampai, kata dia, para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.
BACA JUGA: BMKG Minta Warga DIY Waspadai Cuaca Ekstrem hingga Akhir Tahun
Biasanya, kata dia, penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
"Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini," kata dia.
Di samping itu, dia mengatakan pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta membuat pendapatan menjadi banyak. Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
"Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang udah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua," katanya.
Dia mengatakan daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, maka daerah tersebut bisa leluasa membuat program apapun untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kami menangani inflasi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Advertisement
Pemkab Bantul Perluas Bangunan Tahan Gempa Lewat PBG dan SLF
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Dishub Jogja Butuh Mobil Derek Tertibkan Parkir Liar
- Lebaran 2026, 82.295 Tiket KA dari Jogja Sudah Terjual
- Tjokro Style Yogyakarta Hadirkan Nusarasa di Ramadhan 2026
- Gempa Pacitan dan Bantul, BMKG Minta Publik Tak Berspekulasi
- Simak Tips Berburu Tiket Kereta Api Lebaran 2026
- BRIN Kembangkan Nature-based Solutions untuk Lindungi Bandara YIA
- Bank Jateng-HIPWIN Perkuat Sinergi untuk UMKM Warteg
Advertisement
Advertisement



