Antisipasi Banjir Rob saat Nataru, Pemerintah Benahi Jalan Nasional Semarang-Demak
Kementerian PU meninggikan jalan Semarang-Demak dan membangun infrastruktur pengendali banjir untuk mengantisipasi rob jelang Nataru 2026/2027.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. ANTARA/Xinhua - James Lee
Harianjogja.com, SEOUL—Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meminta maaf karena pernyataan darurat militer yang dikeluarkannya, dan menyebabkan kekhawatiran publik. Ia berjanji tidak akan mengulanginya.
Pernyataannya itu disiarkan televisi pada Sabtu (7/12/2024), beberapa jam sebelum pemungutan suara soal pemakzulan terhadap dirinya digelar oleh parlemen.
"Saya sungguh-sungguh minta maaf dan memohon maaf kepada masyarakat yang pasti sangat terkejut," kata Yoon.
Pidato Yoon itu menandai kemunculannya yang pertama di depan publik sejak dia mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Yoon mencabut penetapan status itu enam jam kemudian setelah Majelis Nasional menentang keputusannya.
Yoon mengatakan dirinya memberlakukan darurat militer karena merasa "putus asa", tetapi mengakui keputusan yang tiba-tiba itu menimbulkan "kekhawatiran dan ketidaknyamanan" bagi masyarakat. Ia membantah rumor bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi.
BACA JUGA: Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Diakui UNESCO dari Jamu, Reog hingga Kebaya
"Saya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik terkait pernyataan darurat militer," katanya. Yoon bersumpah akan menyerahkan semua keputusan, termasuk masa jabatannya, kepada Partai Kekuatan Rakyat demi menstabilkan negara.
Setelah pidato Yoon yang berlangsung dua menit itu muncul, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung mengulang desakannya agar sang presiden segera mengundurkan diri atau harus menghadapi pemakzulan.
Sementara itu, pemimpin PPP Han Dong-hoon mempertanyakan kemampuan Yoon untuk menjalankan pemerintahan, dengan mengatakan bahwa pengunduran diri sang presiden lebih awal "tidak terhindarkan."
Presiden Yoon menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengundurkan diri setelah ia mengejutkan negara dengan memberlakukan darurat militer untuk membasmi "kekuatan anti negara."
Yoon menuduh kubu oposisi melumpuhkan fungsi pemerintah dengan mosi pemakzulan serta usulan pemotongan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kementerian PU meninggikan jalan Semarang-Demak dan membangun infrastruktur pengendali banjir untuk mengantisipasi rob jelang Nataru 2026/2027.
Dokter IDAI mengingatkan bahaya mandi hujan pertama setelah karhutla karena air hujan berpotensi membawa partikel dan polutan berbahaya.
Ahmad Doli Kurnia membantah terlibat dalam isu Munaslub Golkar 29 November 2026 dan menyinggung pihak internal yang disebutnya komprador.
BGN menempatkan dua mantan pejabat KPK di posisi strategis untuk memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola program MBG.
BNPB mencatat 2.733 titik hotspot dan 1.430 hektare lahan belum padam hingga 7 November 2026. Papua Selatan menjadi salah satu wilayah perhatian.
Kemenhub memprediksi mobilitas masyarakat saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 mencapai 120 juta orang, didukung stimulus diskon transportasi.