Advertisement
Biayai Program Baru Kementerian dan Lembaga, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan penghematan berupa pemangkasan anggaran perjalanan dinas ASN paling sedikit 50% mulai 7 November 2024.
Dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tersebut Sri Mulyani tidak menjelaskan alasan maupun peruntukkan anggaran yang harus dipangkas. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata pun tak menjawab pertanyaan Bisnis soal penghematan tersebut. Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan edaran yang terbit atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyediakan dukungan anggaran pada pemerintahan baru.
Advertisement
"Ini transisi pemerintahan kan tidak mudah karena ada transisi kelembagaan baru. Kemudian ada juga nanti bagaimana APBN yang didesain tahun ini untuk tahun depan juga harus bisa support program-program prioritas Bapak Presiden," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (12/11/2024).
Susi menjelaskan arahan untuk efisiensi perjalanan dinas bukan hanya terjadi baru-baru ini, tetapi sudah beberapa kali diminta oleh bendahara negara sebelumnya. Menurutnya, pemangkasan belanja perjalanan dinas yang dilakukan pada kuartal terakhir 2024 ini tidak akan berimbas pada kinerja belanja pemerintah karena bukan belanja barang modal yang dihemat.
Adapun belanja pemerintah khususnya barang-barang modal yang umumnya dilakukan pada akhir tahun, akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi 2024. "Perkembangan APBN ini akan menjadi satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan tadi mendorong keberhasilan program-program prioritas yang sudah dicanangkan Bapak Presiden," kata Susi.
Ekonom pun melihat langkah yang Prabowo ambil untuk meminta penghematan sebagai rencana carryover anggaran untuk tahun depan, mengingat kebutuhan belanja yang semakin besar. Di sisi lain, saat ini jumlah kementerian dan lembaga bertambah begitu pula terhadap jumlah menteri dan wakil menteri yang berada di Kabinet Merah Putih.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal merasa tak heran apabila pemerintah mencari sumber pembiayaan untuk belanja pegawai dan lembaga tersebut, sekalipun mengutak-atik anggaran yang tersisa di APBN.
"Ini bentuk efisiensi untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, belum lagi bicara program baru di pemerintah Prabowo. Belum lagi program-program lama seperti BPJS," katanya kepada JIBI/Bisnis Indonesia, Selasa (12/11/2024).
Dalam pembentukan APBN 2025, Kementerian Keuangan sibuk meramu porsi belanja yang senilai Rp3.621,3 triliun agar sesuai dengan program Prabowo. Seperti halnya program Quick Win yang akan memakan anggaran senilai Rp121 triliun.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan APBN 2025 masih kurang Rp300 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah. "2025 itu pertumbuhan [ekonomi] minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncataan untuk ngejar 6%—7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun," ungkapnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
Advertisement

Bentrokan Warga dan Kelompok Pesilat Lukai 4 Orang, Begini Kronologisnya
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- 212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
- Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
Advertisement
Advertisement