Advertisement
Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI Perjuangan, Begini Respons Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini dikenal sebagai politikus PDI Perjuangan. Namun selama proses Pemilu 2024, arah politik Jokowi jauh berbeda dengan kebijakan partainya.
Sejak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden alias cawapres hubungan antara sekutu itu berubah menjadi seteru. Terkait dengan arah berlabuh kendaraan politik yang akan menaunginya kelak, Jokowi melempar guyon.
Advertisement
BACA JUGA: Jokowi Setuju Tidak Boleh Ada Orang Toxic di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Belakangan, Jokowi disebut telah memiliki kendaraan baru mulai dari Partai Solidaritas Indonesia alias PSI yang dikomandoi oleh putranya sendiri, Kaesang Pangarep, hingga digosipkan akan mengambil alih Partai Golkar.
Namun demikian, Jokowi sampai detik ini belum secara terbuka ke partai mana ia akan berlabuh. Mantan Wali Kota Solo itu hanya mengungkapkan bahwa akan berakhir di pelabuhan saat menjawab pertanyaan awak media.
"Akan berlabuh di pelabuhan," ujarnya kepada wartawan sambil tertawa usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).
Sekadar informasi, pilpres 2024 tampaknya menjadi momentum berakhirnya kisah kebersamaan Presiden Joko Widodo beserta keluarga dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Setelah menjadi kendaraan politik sejak dua periode menjabat Wali Kota Solo, dua tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta dan hampir 10 tahun menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia, Jokowi tampak berbeda arah dengan partai berlogo banteng itu.
Memang, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai status hubungan Jokowi dan PDIP. Pihak Istana pada Januari 2024 lalu bahkan membantah renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan ‘partai Marhaen’ itu.
Namun, manuver politis sederet anggota keluarga Jokowi dan kritik terang-terangan PDIP terhadap Kepala Negara hingga dituding sempat ingin merebut jabatan ketua umum tampaknya menjadi sinyal keretakan hubungan itu.
Dengan hubungan yang kian renggang itu, pilihan kendaraan politik Jokowi dan anggota keluarganya di perpolitikan Indonesia pun patut dinanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Januari-Awal April 2025, KSPN Catat Ada 23.000 Pekerja Kena PHK
- LG Batal Investasi di Proyek Baterai Nikel RI
- PPATK: Perputaran Uang Transaksi Judi Online Bisa Capai Rp1.200 Triliun
- KPK Jelaskan Soal Motor Ridwan Kamil yang Disita dan Titip Rawat
- Berlaku 19 April 2025, Segini Tarif Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan
Advertisement

Polemik Bau Kandang, Warga Blokade Akses Rumah Peternak Babi di Bantul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Utang Pemerintah Indonesia Turun Jadi 27,2 Miliar Dolar Amerika AS di Februari 2025
- Presiden Prabowo Menyoroti Suap Hakim Pengadilan Capai Miliaran Rupiah di Sidang Korupsi Minyak Goreng
- Diduga Ada Penyusup, Sidang Hasto PDIP Ricuh
- BMKG Ungkap 5 Segmen Memicu Gempa Magnitudo 7,4 di Wilayah Sumatra Barat
- Penumpang Wanita Dikeluarkan dari Pesawat Karena Mengaku Bawa Bom, Ini Penjelasan Batik Air
- Hasan Nasbi Sering Blunder, Mensesneg Mengkonfirmasi Kini Jadi Jubir Presiden Prabowo
- Kemenag Pastikan Tidak Ada Pembatasan Usia Jemaah Haji 2025
Advertisement