Advertisement
Bappenas Sebut Telah Masukkan Program Makan Siang Gratis ke Dalam RKP 2025
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. - JIIB
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan telah memasukkan program makan siang gratis dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang akan dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa program tersebut wajar bila masuk RKP 2025 karena RKP akan mengakomodasi program presiden terpilih. “Asta citanya presiden terpilih dalam hal ini Prabowo, tentu dimasukkan diintegrasikan dengan RKP 2025. Kenapa? Karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan pada tahun yang akan datang,” kata dia seusai Musrenbangnas 2024 di JCC, Senayan. Senin (6/5/2024).
Advertisement
Suharso juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian terhadap makan siang gratis, yang merupakan satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
BACA JUGA: Program Makan Siang Gratis Rp15 Ribu per Anak
Meski demikian, Suharso mengaku tidak dapat mengungkapkan secara detail kajian yang telah dilakukan. Sejauh yang dirinya dapat sampaikan, kajian meliputi target penerima, frekuensi penyaluran makan siang gratis, standar gizi yang diberikan, serta ketersediaan pangan lokal di masing-masing daerah.
“Saya tidak bisa menjawab, tapi semua program-program yang dimasukkan dalam sana, tentu ditimbang dengan RKP berdasarkan UU. Semampu fiskal kami bisa mengakomodasi, kami lakukan, karena bukan hanya ada satu program prioritas dari presiden terpilih,” ucap dia.
Pasalnya, estimasi kebutuhan anggaran untuk mengimplementasikan makan siang dan susu gratis di seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp400 triliun.
Sebelumnnya, dalam dokumen RKP 2025 yang Bappenas rilis, program makan siang gratis ini belum secara tersirat masuk. Sementara program prioritas seperti pendiriang Badan Otorita Penerimaan Negara secara jelas tercatat dalam RKP 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BSU Tahap 2 Dicairkan 3 Juli 2025 lewat Kantor Pos, Simak Cara Mengambilnya
KNKT Diminta Segera Menginvestigasi Insiden Maut KMP Tunu Pratama Jaya
Advertisement
KPK Usut Permintaan Komitmen Fee dalam Pengadaan di MPR
Rp1,79 Triliun Bantuan Operasional Sekolah madrasan dan RA Segera Cair
Ungkap Mafia Beras, Menteri Amran Tak Gentar Diintimidasi
Advertisement
Ade Armando Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Perusahaan PLN
Investor Menghilang, Pembangunan Kereta Gantung ke Gunung Rinjani Batal
Gunung Dukono Erupsi Lagi, Tinggi Kolom Letusan Tercatat 1,1 Km
Water Heater Onyx Series Dilengkapi dengan Fitur Canggih
Advertisement
Berita Pilihan
- BSU Tahap 2 Dicairkan 3 Juli 2025 lewat Kantor Pos, Simak Cara Mengambilnya
- Pesawat Boeing 737 Japan Airlines Alami Gangguan Tekanan Udara, Mendadak Turun dari Ketinggian 26.000 Kaki
- Ade Armando Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Perusahaan PLN
- Investor Menghilang, Pembangunan Kereta Gantung ke Gunung Rinjani Batal
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
Advertisement
Dua Pemuda di Pajangan Bantul Duel, Satu Orang Alami Luka Serius
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Korupsi Mesin EDC Bank, KPK Menyita Rp5,3 Miliar dari Penggeledahan
- Revisi Sejarah Indonesia, Ketua DPR Puan Maharani Ingatkan Jangan Ada yang Dihilangkan
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Investigasi Penyebab Kapal Tunu Tenggelam Diserahkan ke KNKT
- Polisi Kumpulkan Barang Bukti Terkait Kematian Bayi 1 Tahun di Ngawi Usai Minum Bensin
Advertisement
Advertisement
