Ramai Parpol Berkoalisi, Pengamat Sebut Oposisi Tetap Diperlukan untuk Awasi Kinerja Pemerintah

Harianjogja.com, MALANG—Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan KPU untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ramai partai politik yang sebelumnya berseberangan menyatakan dukungan kepada pemimpin terpilih periode 2024-2029. Namun, Indonesia tetap membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi kinerja pemerintah yang berkuasa.

Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Malang Anang Sujoko mengemukakan keberadaan partai politik di luar koalisi akan memiliki peran besar untuk mengawasi kinerja pemerintah periode 2024 hingga 2029. Menurut Anang, adanya partai politik nonkoalisi sejatinya tidak terkontaminasi dengan kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi akan lebih menjadi pengawas dalam pemerintahan.

"Tidak ada kontaminasi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Justru bagaimana pemerintahan yang ada itu perlu dikontrol dan yang bisa melakukan kontrol dengan baik adalah partai politik dari nonkoalisi," kata Anang di Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/4/2024).

Baca Juga

Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya

Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi

PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas

Anang mengatakan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hingga saat ini belum menyatakan berkoalisi dengan pemenang Pemilihan Umum Presiden 2024 bisa menegakkan nilai demokrasi dalam pemerintahan.

Menurutnya, partai politik nonkoalisi tersebut akan mengambil peran sebagai oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sehingga sudah seharusnya berkomitmen atau berpihak pada kepentingan rakyat.

"Partai nonkoalisi tersebut bisa menjalankan fungsi oposisi sehingga apa yang dilakukan seharusnya berkomitmen atau lebih berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," katanya.

Ia menambahkan dengan banyaknya partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan 2024-2029, sesungguhnya ada kecenderungan untuk mengamankan koalisi serta menyiapkan kemenangan pada pemilihan umum selanjutnya.

"Semakin gemuk partai koalisi, ada kecenderungan untuk mengamankan koalisinya, keamanan pemerintahannya," ujarnya.

Anang menambahkan keberadaan partai politik nonkoalisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengimbangi dan ada pengawasan dari rakyat melalui partai tersebut.

"Demokrasi seharusnya ada kekuatan yang mencoba untuk mengimbangi sehingga kontrol rakyat melalui partai nonkoalisi itu tetap menjadi sebuah perhatian," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya itu.

Berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat delapan partai yang lolos parlemen dengan perolehan suara di atas empat persen, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari delapan partai politik tersebut, yang masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Partai Nasdem yang pada Pemilu 2024 mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga menyatakan komitmen bergabung dengan koalisi.

Sementara PKB juga memberikan isyarat akan segera merapat ke barisan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara