Advertisement
Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Antara - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari kena tegur Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Teguran itu disampaikan Suhartoyo saat melakukan pendalaman perkara nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan pemohon Partai Gerindra. Dia hendak bertanya kepada Hasyim, tetapi tak langsung direspons. “Pak Ketua, Pak Hasyim. Bapak tidur, ya?” tanyanya.
Advertisement
Suhartoyo kemudian melanjutkan bertanya mengenai mekanisme konversi sisa perolehan suara menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.
Hasyim menjawab, berdasarkan Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu, konversi perolehan suara menjadi kursi parlemen dalam Pemilu 2019 dan 2024 dilakukan dengan metode divisor, bukan metode kuota.
“Kalau di pemilu sebelumnya menggunakan metode kuota. Sehingga apabila dihitung pada tahap pertama, misalkan satu parpol, perolehan suaranya dibagi dengan bilangan pembagi sebagai kuota itu. Kemudian masih ada sisa suara yang dihitung di tahap kedua,” ujarnya.
Menurut Hasyim, pada Pemilu 2024, tidak ada lagi istilah sisa suara karena perolehan suara dikonversi dengan angka faktor pembagi yang pasti. Suhartoyo kemudian menanyakan beberapa hal terkair perincian sistem yang digunakan pada pemilu tahun ini.
Seusai mendengarkan jawaban Hasyim, dia lantas menyimpulkan mengenai perginya sisa perolehan suara dalam sistem konversi kursi Pileg 2024.
“Jadi tetap karena tidak mencapai satu kursi, ya sudah tidak bisa dianggap itu sebagai sisa suara yang kemudian bisa dikonversi dalam bentuk apa pun, ya,” kata Suhartoyo.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 pada hari ini, Rabu (8/5/2024).
Agenda dari 78 persidangan yang digelar hari ini ialah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Kapolri Jenderal Sigit Pamer Hasil Panen Raya Jagung 2,5 Juta Ton di HUT Bhayangkara
- Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
Advertisement
Advertisement
