Advertisement
KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya tiga klaster kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang naik ke tahap penyidikan.
Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan sebelumnya penyidikan yang dilakukan di Kementan terkait dengan pemerasan dalam jabatan sebagaimana dalam pasal 12 e Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Advertisement
Penyidik KPK telah menetapkan dua pasal lain yang diduga dilanggar dalam kasus di Kementan yakni mengenai dugaan gratifikasi dan pencucian uang.
BACA JUGA : Dua Mantan Pegawai KPK Jadi Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi Kementerian Pertanian
"Informasi yang terakhir dari teman-teman penyidik juga sudah ditetapkan pasal-pasal lain yaitu dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Jadi pertanyaan tiga klaster saya kira sudah terjawab ya," kata Ali kepada wartawan, Senin (2/10/2023).
Adapun KPK sebelumya menyebut dugaan korupsi yang diselidiki di Kementan terkait dengan praktik penempatan pegawai dalam jabatan. Praktik serupa dinilai kerap ditemui seperti jual beli jabatan, pemerasan, kolusi, hingga nepotisme.
Ali pun belum memerinci lebih lanjut terkait dengan dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat para tersangka. Jumlah dari pihak yang ditetapkan tersangka juga belum diungkap oleh lembaga antirasuah.
Meski demikian, KPK dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun demikian, KPK belum menjelaskan konstruksi perkara selengkapnya dan menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri dari Partai NasDem itu.
Sementara itu, penyidik KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan terkait dengan kasus tersebut kemarin, Minggu (1/10/2023), sampai dengan hari ini, Senin (2/10/2023). Penggeledahan dilakukan di rumah salah satu tersangka yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah yang digeledah oleh penyidik KPK itu yakni Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Penyidik menemukan barang bukti uang sekitar Rp400 juta di rumah tersebut.
"Sejauh ini sekitar Rp400 juta yang ditemukan dalam proses penggeledahan ini. Tentu nanti akan menjadi barang bukti dalam perkara ini," terang Ali.
Untuk diketahui, penyelidikan dugaan rasuah di Kementan itu telah dilakukan sejak Januari 2023. Penindakan kasus tersebut bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK. Mentan Syahrul Yasin Limpo pun telah satu kali memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK, Senin (19/6/2023). Politisi Partai Nasdem itu diperiksa di Gedung ACLC KPK selama lebih dari tiga jam.
"Dan alhamdulillah panggilan ini sudah jalan dan saya sudah diperiksa secara profesional, saya terima kasih dan saya tetap akan kooperatif kapan pun dibutuhkan saya siap hadir," ujarnya kepada wartawan usai keluar dari Gedung KPK saat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement

Puluhan Warga Gunungkidul Ingin Bekerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Tujuan Favorit
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement