Advertisement
Sampai September 2023, KPK Catat Jumlah Korupsi di Daerah Capai 1.462 kasus.
Ketua KPK Firli Bahuri - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan berdasarkan data per 11 September 2023, total kasus korupsi yang ditemukan KPK di daerah mencapai 1.462 kasus.
"Korupsi paling banyak ditemukan pada gratifikasi dan penyuapan itu paling banyak sekitar 65 persen atau 958 kasus baru terjadi," kata Firli di Jakarta, Rabu (13/9/2023)
Advertisement
Selain gratifikasi, tindak pidana korupsi lain di daerah adalah terkait pengadaan barang dan jasa sebesar 324 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus, tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejumlah 57 kasus, pungutan atau pemerasan sebanyak 28 kasus, perizinan mencapai 25 kasus, serta merintangi proses KPK sejumlah 13 kasus.
Berdasarkan data per 11 September 2023, kata Firli, total kasus korupsi yang ditemukan KPK di daerah mencapai 1.462 kasus.
Karenanya, dia meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menindaklanjuti apakah kasus korupsi tersebut masuk dalam tiga kluster korupsi akibat perumusan izin, pengadaan barang dan jasa, atau urusan penempatan dan promosi jabatan.
BACA JUGA: Pemkab-Polres Kulonprogo Sepakat Bersama Tangani Penanganan Korupsi di Pemerintahan
"Saya minta kawan yang bertugas di APIP (bahwa) tiga ini dipegang teguh dan dikendalikan. Jangan cuma (memberi) paraf, tapi tolong ini dalam rangka buat mereka tadi," kata Firli menegaskan.
Selain itu, dengan kinerja APIP menindaklanjuti kasus-kasus korupsi di daerah, menurut Firli, maka para kepala daerah sadar inspektorat daerah dapat dipercaya dan berintegritas.
Dia menambahkan peran APIP sangat penting, yaitu sebagai pengendali kualitas, menjamin pemerintahan berjalan efektif dan efisien, serta sebagai konsultan bagi pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konflik Memanas, Thailand Bombardir Pos Kamboja dengan F-16
Kemenhut Segel 7 Subjek Hukum Perusak Hutan Sumatera
KLH Panggil 8 Entitas Diduga Perparah Banjir Sumatra
China Klaim Aksi Jet J-15 Sesuai Hukum Internasional
Advertisement
Cuaca Ekstrem Nataru, Menhub Perketat Pengawasan Pelayaran
Kemenkes Kerahkan Dokter Magang dan Spesialis ke Sumatera
KPK Tak Persoalkan Dewas Periksa Penyidik soal Bobby Nasution
IWIP Bantah Isu Penyelundupan di Bandara Weda Bay
DPR RI Apresiasi Dukungan Internasional untuk Aceh
Advertisement
Banjir Sumatera: 945 Warga Meninggal, Ribuan Rumah Rusak
Rusia Apresiasi Arah Baru Strategi Keamanan Donald Trump
Pastikan Tak Dilempar, Distribusi Bantuan Pakai Sling Rope dan Helibox
Banjir Susulan Bawa Kayu, Hentikan Bantuan dan SAR di Tapanuli Tengah
Pertamina Kerahkan Mobile SPBU untuk Wilayah Bencana
Advertisement
Bencana Sumatera Rusak 37.546 Rumah, Prabowo Siapkan Huntap Rp60 Juta
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Difabel Audit Trotoar Tugu Jogja, Banyak Akses Belum Ramah
- Prabowo Tunjuk KSAD Pimpin Satgas Perbaikan Jembatan Aceh
- Kuyank Diputar di JAFF 2025, Hadirkan Horor Budaya Kalimantan
- Pantai Jadi Sumber Terbesar Sampah Wisata Gunungkidul
- Tol Prosiwangi Dibuka Fungsional Saat Nataru 2025-2026
- Nusron: Jangan Lagi Bangun Perumahan di Sawah LP2B
- PDIP Minta Banjir Aceh-Sumbar Naik Status Jadi Bencana Nasional
Advertisement
Advertisement
