Advertisement
Rancangan Undang-Undang BUMN Ditargetkan Rampung September

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN diharapkan dapat rampung pada September 2023 guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di kementerian tersebut.
"Karena kompleksitas dari BUMN ini juga, untuk itulah salah satu program yang mudah-mudahan saya tidak tahu apakah September ini bisa gol," ujar Erick dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Advertisement
Menurut Erick, terdapat beberapa hal yang perlu disinkronisasikan pada Kementerian BUMN. Kehadiran RUU BUMN pun dipercaya dapat sedikit banyak menyelesaikan kompleksitas yang terjadi pada kementerian yang dipimpinnya.
"Ada beberapa yang perlu sinkronisasi karena itu sejak awal saya minta dan memohon kepada Komisi VI melakukan pembicaraan kepada komisi lain," katanya.
Erick menjelaskan, salah satu isi dari RUU BUMN adalah perihal penugasan pemerintah kepada BUMN. RUU ini nantinya akan menegaskan tugas-tugas dari BUMN dan mendorong adanya kesepakatan tiga menteri yakni menteri yang menugaskan, menteri keuangan dan menteri BUMN sehingga nantinya koreksi hanya dapat dilakukan oleh presiden.
"Program lima tahunan pemerintah berikutnya hanya bisa dikoreksi kalau ada intervensi langsung oleh presiden, bukan intervensi masing-masing kementerian yang kadang-kadang tidak menyelesaikan isu," ujarnya. RUU BUMN juga membahas mengenai polemik penyertaan modal negara (PMN) yang sering menjadi polemik.
BACA JUGA: Muhaimin Iskandar Ditetapkan Jadi Cawapres Anies, Partai Demokrat: Kami Dipaksa Menerima
Menurut dia, PMN selalu dianggap buruk namun banyak yang melupakan perihal dividen BUMN untuk negara yang jumlahnya besar. Erick mencontohkan, jumlah utang yang dimiliki BUMN mencapai Rp1.600 triliun. Namun, modal yang dimiliki sebesar Rp3.100 triliun jarang mendapat sorotan.
"Kalau kita bicara di dunia usaha, ini sudah jelas modalnya 65 persen dan utangnya hanya 35 persen. Tapi saya tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak juga BUMN yang kurang sehat," kata Erick.
Erick juga menyampaikan mendapat dorongan dari Komisi VI untuk mengeluarkan peraturan menteri bahwa perusahaan-perusahaan BUMN tidak boleh lagi miliki "anak cucu". Ia pun berencana untuk menutup anak dan cucu perusahaan BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement