Advertisement
Rencana Pemerintah Kirim 6.000 Warga Jogja ke IKN Tuai Polemik hingga Penolakan
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Rencana transmigrasi 6.000 warga Jogja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai polemik yang melibatkan banyak pihak terkait.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, memberikan pendapatnya tentang rencana transmigrasi 6.000 warga Jogja ke Kalimantan tersebut. Meski tidak secara eksplisit menolak, namun Samsun mengatakan jika transmigrasi yang dilakukan secara mandiri alias atas kesadaran masyarakat sendiri tentu akan lebih baik ketimbang dijadikan sebuah program.
Advertisement
Menurutnya, pemindahan melalui program transmigrasi tidak akan semudah itu dan akan menimbulkan respons berbeda di tengah masyarakat.
"Transmigrasi itu enggak gampang loh. Transmigran harus dijamin hidupnya dua tahun sampai mandiri. Jatah makan, kebutuhan rumah tangga. Mampu tidak pemerintah?" kata Samsun, Selasa (1/8/2023). Selain itu, rencanya transmigrasi 6.000 warga Jogja ke IKN ini juga dengan tegas ditolak AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nasional Kaltim.
Sebelumnya Pemerintah berencana mengirim 6.000 warga Jogja untuk transmigrasi ke IKN. Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti dalam Dialog Interaktif dengan tema 'Peran Daerah Asal dan Pengembangan Ketahanan Pangan di Ibukota Nusantara melalui Program Transmigrasi' digelar di Ros-In Hotel pada Selasa (25/7/2023).
Baca juga: Anggaran Terbatas, DIY Masih Kekurangan Lampu Jalan
Acara ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang transmigrasi antara pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat terkait.
Salah satu alasan Jogja akan mengirim 6.000 warganya ke IKN adalah karena warga DIY dianggap sudah mahir dalam pertanian.
"Dengan adanya transmigrasi ini kami menganggap masih relevan untuk masyarakat DIY untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan tentu saja kita akan ikut berperan dan berpatisipasi dalam mensukseskan pembangunan IKN,” ujar Elly.
Hal senada diungkapkan oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Abdul mengatakan warga Bantul memiliki keuletan dan daya saing yang tinggi guna turut membangun Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Bantul pun memberikan dukungan terhadap program transmigrasi ini.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Bantul memberikan fasilitas kepada transmigran agar bisa hidup sejahtera di IKN atau wilayah transmigrasi mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Wacana Revisi UU Kepolisian, Usia Pensiun Polisi bakal Diperpanjang
- Warga Sumbang Pakaian kepada Korban Kebakaran di Kantor Kelurahan Manahan Solo
- Disdukcapil Karanganyar Targetkan 30 Persen Penduduk Sudah Miliki KTP Digital
- Pensiun Dini, Eks-Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng Rachmadi Resmi Daftar Pilwalkot
Berita Pilihan
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
- Nama Ahok dan Djarot Masuk Bursa Pilkada Jakarta 2024 dari PDI Perjuangan
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
Advertisement
Soal Potensi Kustini-Danang Kembali Berduet di Pilkada 2024, Ini Kata Sekretaris DPC PDIP Sleman
Advertisement
Tak Mau Telat Terbang? Ini 5 Rekomendasi Hotel Bandara Terbaik di Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Ribut-Ribut Soal UKT, Ini Daftar PTN dengan Tarif Termahal
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Seusai Korsel dan AS Latihan Militer, Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut Timur
- Cuaca Tak Kondusif, Status Darurat Bencana di Kubu Raya Diperpanjang
- Dana Desa Bisa Dipakai untuk Penanganan dan Mitigasi Bencana, Begini Syaratnya
- Sah! Khofifah-Emil Direstui Golkar Maju di Pilkada Jawa Timur
Advertisement
Advertisement