Rencana Pemerintah Kirim 6.000 Warga Jogja ke IKN Tuai Polemik hingga Penolakan

Harianjogja.com, SOLO—Rencana transmigrasi 6.000 warga Jogja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai polemik yang melibatkan banyak pihak terkait.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, memberikan pendapatnya tentang rencana transmigrasi 6.000 warga Jogja ke Kalimantan tersebut. Meski tidak secara eksplisit menolak, namun Samsun mengatakan jika transmigrasi yang dilakukan secara mandiri alias atas kesadaran masyarakat sendiri tentu akan lebih baik ketimbang dijadikan sebuah program.

Menurutnya, pemindahan melalui program transmigrasi tidak akan semudah itu dan akan menimbulkan respons berbeda di tengah masyarakat.

"Transmigrasi itu enggak gampang loh. Transmigran harus dijamin hidupnya dua tahun sampai mandiri. Jatah makan, kebutuhan rumah tangga. Mampu tidak pemerintah?" kata Samsun, Selasa (1/8/2023). Selain itu, rencanya transmigrasi 6.000 warga Jogja ke IKN ini juga dengan tegas ditolak AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nasional Kaltim.

Sebelumnya Pemerintah berencana mengirim 6.000 warga Jogja untuk transmigrasi ke IKN. Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti dalam Dialog Interaktif dengan tema 'Peran Daerah Asal dan Pengembangan Ketahanan Pangan di Ibukota Nusantara melalui Program Transmigrasi' digelar di Ros-In Hotel pada Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Anggaran Terbatas, DIY Masih Kekurangan Lampu Jalan

Acara ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang transmigrasi antara pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat terkait.

Salah satu alasan Jogja akan mengirim 6.000 warganya ke IKN adalah karena warga DIY dianggap sudah mahir dalam pertanian.

"Dengan adanya transmigrasi ini kami menganggap masih relevan untuk masyarakat DIY untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan tentu saja kita akan ikut berperan dan berpatisipasi dalam mensukseskan pembangunan IKN,” ujar Elly.

Hal senada diungkapkan oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Abdul mengatakan warga Bantul memiliki keuletan dan daya saing yang tinggi guna turut membangun Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bantul pun memberikan dukungan terhadap program transmigrasi ini.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Bantul memberikan fasilitas kepada transmigran agar bisa hidup sejahtera di IKN atau wilayah transmigrasi mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com