Advertisement
4 Juta Lebih Pekerja Migran Indonesia Ilegal, KSPI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan setidaknya terdapat 4 juta lebih pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara illegal. KSPI pun mendesak agar dibentuk tim investigasi forensik.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bertanggung jawab atas banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang illegal. Tak sedikit juga, PMI tersebut datang ke kampung halaman dalam kondisi meninggal.
Advertisement
BACA JUGA: Pekerja Migran Indonesia Kini Punya Helpdesk Khusus di Bandara YIA
Di samping itu, BP2MI harus bertanggung jawab, kenapa sampai banyak yang meninggal dunia. Tercatat, pada 1 tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang.
"Partai Buruh dan KSPI mendesak agar dibentuk tim investigasi forensik," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).
Sementara itu, untuk pencegahan, Partai Buruh dan KSPI meminta dilakukan sertifikasi kepada agen penyalur buruh migran Indonesia, yang dikeluarkan oleh lembaga independen.
"Agen penyalur tersebut, kalau tidak ada sertifikasi, dilarang memberangkatkan buruh migran. Khususnya agen penyalur buruh migran Indonesia ke negara tujuan Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, dan Hongkong," tegasnya.
BACA JUGA: Fantastis! Jumlah Pekerja Migran Indonesia Naik 3 Kali Lipat Tahun Lalu
Diberitakan Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa bahwa pada 2017 World Bank merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal katanya, menurut data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) kurang lebih hanya 4,7 juta orang.
"Jadi asumsinya ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat unprocedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal," kata Benny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tahun Ajaran Baru Ada Jam Malam di Jawa Barat, Guru Dilarang Kasih PR
- Tanah Longsor Tambang Gunung Kuda, Kisah yang Selamat dan Tinggal Nama
- Hadirkan Internet Murah, Kementerian Komdigi Melelang Frekuensi 1,4 GHz
- Donald Trump Curhat Presiden China Xi Jingping Susah Diajak Bicara Apalagi Bersepakat
- Barang Bawaan Jemaah Haji Reguler Tahun Ini Bebas Pajak dan Bea Masuk
Advertisement

Dana Keistimewaan, Showroom Gapura Beri Ruang Apresiasi Karya Siswa Difabel
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Abu Vulkanik Gunung Semeru, Penerbangan di Bandara Malang Tidak Terdampak
- KPK Telisik Korespondesi Direksi-Komisaris Hutama Karya di Kasus Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera
- 19 Narapidana Lapas IIB Nabire Kabur, Ini Kronologinya
- Prabowo Terima Laporan dari Menkes, Ada Peningkatan Kasus Covid-19
- PPIH Tegaskan Jemaah Haji Tak Dikenakan Biaya Murur dan Safari Wukuf Lansia Khusus
- Wamen PU Diana Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Mantan Pejuang Timor Timur
- Kecelakaan Beruntun di Exit Toll Purwodadi Pasuruan, 2 Orang Tewas dan 6 Terluka
Advertisement
Advertisement