Advertisement
APTI Beri Respons soal RUU Kesehatan Sejajarkan Tembakau dengan Narkotika

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan mengelompokkan hasil tembakau dengan narkotika. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) buka suara terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Pasal 154 ayat 3 yang mengelompokkan hasil tembakau dengan narkotika.
Pasal 154 ayat 3 RUU Kesehatan berbunyi, zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. narkotika; b. psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau; dan e. hasil pengolahan zat adiktif lainnya.
Advertisement
Ketua APTI Agus Parmuji menuturkan, pihaknya menolak dengan tegas Pasal 154 ayat 3 tersebut. Pasal tersebut dinilai berpotensi mematikan industri tembakau.
“Memang kami melihat sebuah paksaan yang dari regulasi digulirkan, ini bisa mematikan pertembakauan yang di dalamnya ada industri juga petani,” kata Agus Senin (15/5/2023).
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, di luar pekerja industri tembakau, ada sebanyak 6,1 juta petani tembakau di Indonesia yang bergantung pada sektor pertembakauan dan nantinya dapat terancam dengan digulirkannya regulasi ini.
Terlebih selama ini, kata Agus, petani tembakau dalam negeri hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan industri tembakau dan tidak mengekspor tembakau ke luar negeri.
BACA JUGA: Kabar Baik, Kemenag Memperpanjang Pelunasan Biaya Haji
“Anggota kami itu 6,1 juta tersebar di seluruh Indonesia. Spesifik tembakau Indonesia ini tidak dimiliki oleh negara lain dan kami hanya memasok untuk produksi dalam negeri saja untuk memenuhi kebutuhan industri tembakau nasional. Makanya ketika industri dipukul, kami ikut hancur,” jelas Agus.
Selain berpotensi mematikan industri tembakau serta petani yang bergantung pada industri tersebut, menurutnya, pasal ini ambigu dan akan menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami menolak dengan tegas Pasal 154 ayat 3 yang mengelompokan atau menyetarakan tembakau dengan narkoba, bisa menimbulkan asumsi-asumsi yang merugikan, makanya harus dipertimbangkan kembali ini,” tambah Agus.
Agus menyebut, Pasal 154 ayat 3 ini bisa menimbulkan asumsi pelarangan tembakau secara tegas lantaran disamakan dengan narkotika sebagai zat adiktif, atau justru sebaliknya, melegalkan narkotika karena dikelompokkan dengan tembakau.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga telah menyatakan sikap keberatan terhadap Pasal 154 RUU Kesehatan ini.
Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyebutkan, pihaknya telah melakukan koordinasi untuk mempertimbangkan kembali pengelompokan tembakau dengan narkotika dalam RUU Kesehatan tersebut.
Menurutnya, pengelompokan tembakau dengan narkotika sebagai zat adiktif dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman publik dan menganggap tembakau sama atau setara dengan narkotika. “Kami memang sudah melakukan komunikasi, sudah mendiskusikan untuk mempertimbangkan kembali pengelompokan tersebut. Jadi memang sudah dalam proses agar tidak disalahmengertikan,” jelas Putu saat ditemui di kantor Kemenperin pada Rabu (10/5/2023). (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Donald Trump Larang Warga Palestina Kembali ke Gaza
- KPAI Sarankan Evaluasi Makan Bergizi Gratis Melibatkan Orang Tua dan Anak
- Empat Warga Kota Bogor Meninggal Dunia Usai Tenggak Miras Oplosan
- Nusron Wahid Pastikan Kebakaran Gedung ATR/BPN Murni Musibah
- Sepanjang Januari 2025, KAI Amankan Barang Penumpang KA Senilai Rp1,19 Miliar
Advertisement

Kejari Gunungkidul Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Tanah Kas Desa untuk Penambangan Ilegal di Gedangsari
Advertisement

Hangat dan Intimnya Romantic Dinner Hari Valentine bareng Pasangan di Royal Garden
Advertisement
Berita Populer
- Jatah Anggaran Dipangkas 66%, BP Haji Sebut Kualitas Haji Bakal Terdampak
- Prabowo Sebut Ada Raja Kecil Pengganjal Skenario Efisiensi Anggaran, Dahnil Ikut Bersuara
- Cara Melapor Jika Bertemu Anggota Polisi Nakal, Bisa WA Langsung ke Propam
- KPAI Sarankan Evaluasi Makan Bergizi Gratis Melibatkan Orang Tua dan Anak
- Deddy Corbuzier Jadi Staf Khusus Menteri Pertahanan, KPK: Wajib Lapor Harta Kekayaan
- Bareskrim Mengaku Kesulitan Menangkap Bandar Narkoba Internasional Fredy Pratama
- Yusril Rekomendasikan Penetapan Satu Intitusi Penjaga Keamanan Laut
Advertisement
Advertisement