Advertisement
Halo ASN, Kelak 30% Hunian di Ibu Kota Nusantara Bisa Jadi Milik Pribadi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri kelak bisa memiliki hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah Pusat berencana mengalokasikan 30% hunian di IKN untuk menjadi hak milik pribadi. Sisanya 70% tetap jadi milik negara.
Pemerintah terus menggenjot pembangunan hunian bagi para aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Advertisement
Saat ini progres pembangunan hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri di IKN sudah mencapai 26%. Sebelumnya, pada Februari lalu progres pembangunan masih berada di angka 15%.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan model hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri berbentuk rumah tapak, tidak hanya rumah vertikal atau apartemen. Rumah tersebut juga dapat menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri.
"Cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri," ujarnya usai rapat dengan Presiden pada Rabu (12/4/2023) di kompleks Istana Negara, Jakarta.
Suharso juga mengatakan bahwa sekitar 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) yang telah disiapkan.
"Dengan adanya RBTL itu akan memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari [Badan] Otorita," imbuh Suharso.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di IKN juga tidak dirancang untuk ditinggali oleh para pensiunan. "Para ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh. Jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja," ujar Dhony.
Dhony pun menyebut pemerintah akan segera mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk warga yang akan tinggal di IKN, mulai dari sekolah hingga rumah sakit. Sementara itu, terkait pembiayaan, pemerintah akan menambah alternatif investasi yakni melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). "KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal tetapi juga investor dari luar negeri," kata Dhony.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Caleg PDIP Karanganyar yang Terancam Gagal Dilantik Layangkan Somasi ke KPU
- Seruduk Truk, Pemuda Gunungkidul Meninggal Kecelakaan di Pracimantoro Wonogiri
- Gunakan Senpi Rakitan, Komplotan Perampok Toko Emas di Blora Diringkus Polisi
- Ternyata Sudah 55 Tahun Manusia Tak ke Bulan, Padahal Teknologi Lebih Maju
Berita Pilihan
- Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
- Jokowi Minta Prabowo-Gibran Persiapakan Diri Usai Ditetapkan KPU
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
Advertisement
Pembangunan TPS Sementara Gadingsari di Bantul Jalan Terus, Lahan Masih Dibersihkan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimis Produksi Pangan Meningkat
- Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
- 10 Orang Tewas Usai Dua Helikopter Militer Malaysia Tabrakan, Berikut Kronologinya
- KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
- Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
- KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
- Menkes Budi Ubah Paradigma Perencanaan Kesehatan
Advertisement
Advertisement