Advertisement
RUU Kesehatan, Boleh Aborsi jika...
RUU Kesehatan mengatur adanya hak janin dalam kandungan terus tumbuh. Namun, ada beberapa pengcualian terkait larangan aborsi dalam RUU yang tengah dibahas DPR dan pemerintah itu. - Reuters/Cathal McNaughton
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Saat ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) tengah menindaklanjuti penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang di dalamnya mengatur soal aborsi.
Menurut RUU itu, setiap orang di Indonesia dilarang melakukan aborsi. Namun, dengan dua pengecualian.
Advertisement
Pengecualian pertama, ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat, dan/atau cacat bawaan, atau yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
“[Kedua] kehamilan akibat perkosaan,” tulis pemerintah seperti dikutip dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, Senin (10/4/2023).
Lebih jauh dijelaskan aborsi yang dapat dikecualikan tersebut hanya dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan.
Baca juga: Soimah Tak Cuma Berani Protes, Tapi Juga Pede Tanpa Make Up
Antara lain kehamilan sebelum kehamilan berumur 14 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Namun, aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp75 juta (kategori IV).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kericuhan Suporter Usai Persita vs Persija Berhasil Diredam
Longsor Bandung Barat, 64 Kantong Jenazah Dievakuasi
Banjir Pantura Subang Sepekan Tak Surut, Warga di Kolong Jembatan
Standar SPPG Batasi UMKM Masuk Program MBG, Ada Seleksi Ketat
Advertisement
Petugas Haji Daerah Dibatasi Minimal Setingkat Eselon IV
Iuran Anggota Seret, Krisis Keuangan PBB Memburuk
Polisi Dalami Distribusi N2O di Kasus Lula Lahfah
KPK Usut Dugaan Ridwan Kamil Tukar Valas Miliaran Rupiah
Top Ten News Harianjogja.com Sabtu 31 Januari 2026
Advertisement
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Jenazah di TPU Tegal Alur
Monitoring Program MBG Pastikan Gizi Tepat dan Ekonomi Lokal Tumbuh
Kejagung Pantau Anjloknya IHSG, Dugaan Gorengan Saham Disorot
Kasus Kuota Haji 2024, Mantan Menag Yaqut Diperiksa KPK
Rumah Digeledah, Siti Nurbaya Dijadwalkan Diperiksa Kejagung
Advertisement
Longsor dan Pergerakan Tanah Terjang Tiga Kecamatan di Bogor
Berita Pilihan
- Longsor dan Pergerakan Tanah Terjang Tiga Kecamatan di Bogor
- Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
- Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
- IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
- Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
Advertisement
Investasi di Piyungan Bantul Tak Seimbang, Ini Penjelasannya
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Bantul Bebaskan Pajak LP2B dan Siapkan Seragam Gratis di 2026
- Kasat Lantas Sleman Diganti Seusai Temuan Audit Itwasda Polda DIY
- Menkeu Purbaya Menilai Mundurnya Dirut BEI Jadi Sinyal Positif
- Kemenpar Belum Batasi Wisatawan Terkait Virus Nipah, Tunggu Kemenkes
- Bedah Buku Soroti Sejarah Lahirnya Keistimewaan DIY
- Asap TPA Piyungan Picu Protes Warga Bawuran Bantul
- Gubernur Jateng Percepat Pemulihan Banjir Pemalang
Advertisement
Advertisement
