Advertisement
2024, Pemerintah Targetkan Kemiskinan Turun ke 6,5-7,5 Persen
Ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 6,5 hingga 7,5 pada 2024. Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 5 hingga 5,7 persen, dengan tingkat rasio gini turun ke tingkat 0,374.
BACA JUGA: Pengangguran di Indonesia Lebih dari 8 Juta
Advertisement
“Penekanannya [Rencana Kerja Pemerintah 2024] adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, juga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, baru-baru ini.
Dia menjelaskan, tingkat kemiskinan di beberapa provinsi saat ini masih cukup tinggi, di Sumatera misalnya tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional tercatat di Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.
Di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional masih tercatat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
“Sementara di kawasan Bali dan Nusa Tenggara yang masih di atas rata-rata nasional adalah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” jelasnya.
Selain itu, di Sulawesi, tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional masih terjadi di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, termasuk Maluku dan Papua.
Suharso menambahkan pada 2024, pemerintah juga memberikan perhatian terutama untuk isu strategis yang membutuhkan intervensi yang sifatnya sangat spesifik, misalnya menurunkan tingkat kemiskinan mendekati 0 atau hingga 1 persen.
Dia menyampaikan, tiga hal yang akan dilakukan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu intervensi pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, mendorong peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Pemerintah juga akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dalam hal ini termasuk akses air minum perpipaan, akses sanitasi yang aman, hingga akses rumah layak huni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Viral Hansip hingga Driver Gojek Nonton Timnas Indonesia U-23 saat Melawan South Korea U-23 Piala Asia 2024 di Qatar
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
